KASUS Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Karena itu, sehingga menjadi perhatian khusus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI).
Berdasarkan data Komnas Perempuan pada tahun 2020, angka kekerasan tertinggi terjadi di Jawa Barat dengan jumlah 2.738 kasus. Dan ini merupakan kejadian tertinggi di Indonesia. Lalu disusul oleh Jawa Tengah dan DKI Jakarta, dengan jumlah masing-masing 2.525 dan 2.222 kasus KDRT.
Berkenaan dengan hal itu, IKWI menggelar serangkaian seminar bertajuk ‘Penghapusan KDRT’ yang merupakan rangkaian acara puncak dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) sekaligus HUT ke-78 PWI, di Candi Bentar Ancol, Minggu (18/2/2024).
Ketua Umum IKWI Andi Dasmawati mengajak seluruh anggota IKWI untuk menjadi agen perubahan, guna memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga.
“Menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004, KDRT adalah perbuatan yang membuat korban terutama perempuan mengalami penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan juga verbal serta mengalami penelantaran dalam rumah tangga,” jelas Dasmawati.
“Dalam hal ini, tugas IKWI yaitu menjadi agen perubahan dalam hal penghapusan KDRT. Ketika hal itu terjadi di lingkungan kita, IKWI harus menjadi agen perubahan dan menyatakan bahwa KDRT merupakan tindakan yang tidak benar,” ujarnya.
Secara keseluruhan, lanjut Dasmawati, kasus KDRT yang terjadi di Indonesia mencapai angka 11.105 kasus. Meliputi kekerasan fisik 4.783 kasus atau 43 persen yang merupakan kasus tertinggi, kekerasan seksual 2.807 kasus atau 25 persen, psikis 2.056 atau 19 persen dan ekonomi 1.459 kasus atau 13 persen.
“Berdasarkan riset Jahromi pada tahun 2016, terungkap bahwa perempuan berusia 25-40 tahun, merupakan golongan usia paling rentan menjadi korban KDRT, dengan penyebab utamanya, yakni tingkat pendidikan suami lebih tinggi dibanding istri, sehingga dari sisi finansial sebagian besar perempuan tidak memiliki kemandirian,” kata Dasmawati.
“KDRT mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Tingkat pendidikan rendah, menjadi salah satu faktor penyumbang tingginya angka KDRT, terutama dalam pernikahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, menjadi dasar untuk penyelesaian KDRT,” tegasnya.
Dasmawati menjelaskan, bahwa ada beberapa faktor penyebab KDRT, baik itu faktor internal maupun eksternal yang membuat kasus KDRT di Indonesia terus meningkat diantaranya faktor fisik, ketidaksiapan dari diri pelaku maupun korban untuk berumah tangga, perselingkuhan, bahkan hingga menikah secara siri dengan perempuan lain tanpa izin dari istri.
Selain itu, ada juga faktor lingkungan, hasutan negatif dari pihak di luar lingkup rumah tangga, tingkat pendidikan, budaya patriarki, bahkan perbedaan prinsip.
“Secara fisik, laki-laki lebih kuat dari perempuan. Sehingga terdapat perbedaan agresivitas secara biologis untuk melakukan kekerasan. Kalau perselingkuhan, itu jelas merupakan tindakan kekerasan secara psikis,” ujar Dasmawati.
Ia mengimbau kepada masyarakat, untuk turut berperan aktif dalam memutus mata rantai KDRT dengan berbagai cara.
“Ibu-ibu bisa mencegah berlangsungnya tindak pidana dengan memberikan perlindungan kepada korban, dengan memberikan pertolongan darurat serta membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan,” tuturnya.
