Oleh: Tom, Pemilik Babelhebat
Jika tak ada aral melintang, Jumat siang, 18 Juli 2025, para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bangka Selatan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pengusaha media dan jurnalis lokal. Sebuah agenda yang terkesan ringan, namun menyimpan beban krusial yaitu transparansi anggaran publikasi yang menggunakan uang rakyat.
RDP ini dijadwalkan berlangsung pukul 13.15 WIB di Ruang Rapat Gedung Mahligai DPRD Bangka Selatan. Undangan resmi tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/978/DPRD-BASEL/2025 yang ditandatangani Ketua DPRD Bangka Selatan, Erwin Asmadi, dan diterima redaksi babelhebat Rabu (16/7) siang, melalui pesan WhatsApp dari staf Sekretariat DPRD.
Baca Juga : Tentang Kami
Poin utama dalam forum ini adalah pembahasan keterbukaan anggaran publikasi Tahun Anggaran 2025, yang rencananya akan disampaikan secara terbuka oleh para anggota dewan di hadapan pengusaha media dan jurnalis.
Anggaran Publikasi: Untuk Siapa dan Untuk Apa?
Sebagai pelaku media, penulis berharap DPRD tidak hanya hadir, tetapi juga menghadirkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Bangka Selatan dalam forum ini. Perlu diingat, Diskominfo juga mengelola pos anggaran publikasi yang tidak sedikit. Transparansi di satu sisi tak akan cukup jika sisi lain diselimuti kabut.
Sudah terlalu sering terdengar keluhan bahwa anggaran untuk media lokal hanya sisanya saja, sementara porsi besar dinikmati media nasional yang bahkan tak bermarkas di daerah. Media lokal jangan terus-menerus diposisikan sebagai peminta-minta di tanahnya sendiri.
Padahal, fungsi media baik lokal maupun nasional adalah sama yaitu menginformasikan, mengedukasi, dan mengawasi. Jadi mengapa diskriminasi anggaran ini terus terjadi?
Rapat Sebelumnya: Ricuh dan Tanpa Wakil Rakyat
Sebagai latar penting, RDP ini menyusul kegagalan rapat sebelumnya yang digelar Rabu (9/7/2025) lalu. Rapat pembahasan kerja sama publikasi yang difasilitasi Sekretariat DPRD tersebut berakhir ricuh dan tanpa kesimpulan. Bukan karena substansi terlalu pelik, tetapi karena terjadi kericuhan terbuka antara perwakilan salah satu media lokal dengan pihak Sekretariat Dewan (Setwan).
Yang paling menyakitkan, dari 30 anggota DPRD Bangka Selatan, tak satu pun hadir. Satu-satunya pejabat yang tampak adalah Sekretaris Dewan, Hamdan, itupun dalam kapasitas administratif, bukan sebagai representasi politik. Baca Juga : Rapat Bersama Awak Media Ricuh: Ke Mana Wakil Rakyat Bangka Selatan?
Ini menimbulkan pertanyaan yang tak bisa diabaikan:
Apakah agenda publikasi dan kemitraan media dianggap tidak penting?
Apakah transparansi anggaran hanya slogan tanpa substansi?
Atau forum ini sekadar “ajang bagi-bagi kue” anggaran iklan tanpa arah pembangunan komunikasi publik yang sehat?
Media Hadir, Dewan Absen: Siapa yang Menghormati Demokrasi?
Media datang dengan niat baik. Mereka hadir untuk berdialog. Tapi yang mereka temukan hanyalah ruang kosong dan tensi panas yang tak perlu.
