ISU PERNIKAHAN usia dini merupakan salah satu akar dari beberapa masalah di Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Masalah tersebut yakni gizi buruk, stunting, kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Demikian disampaikan Kepala Bappelitbangda Pemkab Basel, Herman saat rapat bersama bertajuk ‘Focus Group Discussion’ atau FGD dengan Badan Pusat Statisik (BPS), Rabu (20/11/2024), di Ruang Rapat Bappelitbangda.

Herman menjelaskan, tujuan utama dari FGD ini, dalam rangka untuk melakukan penajaman terhadap proses pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS seperti indikator kematian internal dan fertilitas remaja.

“Indiktor ini merupakan indikator yang digunakan untuk pengukuran RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2024-2029 dan juga SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Nah, Bangka Selatan sendiri dipilih sebagai wilayah sampel untuk dilakukan pencermatan secara lebih dalam,” kata Herman.

BACA JUGA : BPS RI Gelar FGD di Bangka Selatan, Ini yang Dibahas

Selain dari BPS, lanjut Herman, FGD juga turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Kemenag, kecamatan, kelurahan dan desa.

“Indikator Total Fertility Rate (TFR) Bangka Selatan sendiri saat ini sebesar 2,15, sedangkan ASFR atau angka kelahiran remaja sebesar 32,4. Karena itu, kita juga melakukan diskusi terkait intervensi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder,” jelas Herman.

Herman menambahkan, intervensi tersebut seperti peningkatan dan pemerataan cakupan layanan kesehatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan, advokasi dan sosialisasi kepada remaja serta peningkatan kualitas pengelolaan data.

“Kita berharap agar kegiatan ini terus menguatkan komitmen semua stakeholder terkait untuk berperan aktif mengatasi persoalan kematian maternal dan fertilitas remaja di Bangka Selatan,” ujar Herman.

BACA JUGA : Pemkab Bangka Selatan Dukung Program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto

Sementara itu, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha BPS Basel, Imam Hidayat menjelaskan FGD ini merupakan rangkaian dari persiapan pelaksanaan kegiatan Survei Antar Sensus (SUPAS) untuk tahun 2025 mendatang.

“Kita berharap kegiatan SUPAS nantinya akan berjalan lancar dan menghasilkan data yang menjadi bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah,” tutur Imam.