Ini Lima Poin Penting Hasil RDP antara DPRD Babel dan PT Timah
Di tengah gonjang-ganjing tata kelola timah, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memilih turun langsung mengurai benang kusut. Bukan sekadar menerima laporan, tapi menggelar pertemuan strategis bersama manajemen PT Timah untuk memastikan kepentingan masyarakat tidak terpinggirkan. Rapat berlangsung di ruang Ketua DPRD Babel, Sabtu (13/9/2025).
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan, pembahasan kali ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dengan hak masyarakat.
“Kita tidak bisa membiarkan persoalan harga dan pasokan bahan baku menjadi alasan yang melemahkan industri strategis seperti timah. DPRD akan membawa ini langsung ke kementerian terkait,” kata Didit.
Baca Juga: DPRD Babel Soroti Tata Kelola Timah, PT Timah Janji Cari Solusi
Dari hasil rapat, lima poin utama menjadi kesepakatan. Pertama, harga timah ditetapkan oleh Kementerian ESDM, bukan PT Timah. Karena itu DPRD berkomitmen segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM untuk mendorong penyesuaian harga sehingga pasokan bahan baku bisa lebih terjamin.
Kedua, isu adanya razia oleh Satgas Halilintar dipastikan tidak benar. Satgas yang dibentuk pemerintah pusat masih sebatas melakukan pemantauan lapangan, bukan penindakan. Tidak ada penangkapan maupun razia di lapangan sehingga kolektor tidak perlu ragu membeli timah dari wilayah IUP PT Timah.
