HUT ke-80 RI Tanpa APBD, Pemkab Basel Menjilat Proposal ke Perusahaan
SELEMBAR proposal diketik. Dicap. Ditandatangani oleh bupati. Lalu dikirimkan ke puluhan perusahaan. Isinya bukan proyek pembangunan atau penanganan bencana, melainkan permintaan dana untuk merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Inilah kenyataan yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan tahun ini.
Pemkab menyebarkan proposal ke 92 perusahaan, meminta bantuan untuk membiayai perayaan kemerdekaan. Total dana yang diminta mencapai lebih dari Rp 363 juta. Padahal sebelumnya, anggaran lebih dari Rp 200 juta sudah disiapkan lewat APBD 2025. Tapi hangus, hilang, dihapus. Alasannya, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Anehnya, penghapusan itu disetujui begitu saja oleh TAPD dan DPRD. Tidak ada pembelaan. Tidak ada upaya mempertahankan.
“Kami terpaksa menyebarkan proposal. Ini satu-satunya jalan,” kata Kepala Kesbangpol Bangka Selatan, Evisastra, Senin (4/8).
Baca Juga : Pemkab Bangka Selatan Sebar Proposal, Mengemis Dana Rayakan Kemerdekaan
Hingga awal Agustus, hanya tujuh perusahaan yang menjawab. Dana yang masuk baru sekitar Rp 46 juta. Dua perusahaan milik satu pemilik menyumbang paling besar, hampir Rp 20 juta per perusahaan. Sisanya hanya sekitar Rp 1 jutaan.
“PT Timah masih menunggu jawaban dari direksi. Bank BSB sudah kami minta bantu trophy nilainya sekitar Rp 18 juta, tapi mereka juga masih menunggu dari pusat,” ujarnya.
Beberapa hotel sudah mulai menunjukkan dukungan. Tapi bantuan yang terkumpul masih jauh dari angka yang dibutuhkan.
“Berapapun yang terkumpul dan masuk dari bantuan proposal ke perusahaan, perayaan tetap akan kita laksanakan secara sederhana. Tapi tidak akan menghilangkan makna kemerdekaan yang sesungguhnya,” tegas Evisastra.
Baca Juga : Pemkab Basel Minta 92 Perusahaan Biayai HUT RI, Ini Daftar Anggarannya
Tahun ini, HUT ke-80 RI di Bangka Selatan mengusung tema Festival Merah Putih. Tiga kegiatan utama tetap direncanakan. Pawai dan karnaval, upacara bendera, dan malam puncak perayaan.
Namun di balik semua itu, ada kenyataan pahit yang tidak bisa disembunyikan. Pemerintah harus menjilat proposal ke perusahaan untuk sekadar mengibarkan bendera. Kemerdekaan yang sakral kini bergantung pada CSR.
“Katanya ini agenda nasional, tapi kenapa bisa tidak ada anggaran dari negara. Masa pemerintah harus minta-minta ke swasta,” kata seorang warga.
