OPERASI pasar murah tengah di nanti-nantikan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mengingat, harga kebutuhan pokok kian melonjak jelang ramadan 1445 H.

Mirisnya, Pemkab Bangka Selatan hingga kini belum menganggarkan untuk kegiatan operasi pasar murah di saat masyarakat menjerit menghadapi kenaikan sejumlah barang kebutuhan pokok atau sembako yang tidak seirama dengan pendapatan masyarakat.

Mirisnya lagi, kondisi ini sangat disayangkan, mengingat saat sejumlah daerah gencar melakukan kegiatan operasi pasar dari dana insentif pengendalian inflasi. Namun, di Kabupaten Bangka Selatan dana insentif pengendalian inflasi belum dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung ke masyarakat seperti operasi pasar dengan memberikan subsidi harga untuk menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang konsumsi.

Baca Juga : Kinerja Riza-Debby Kendalikan Inflasi Membuahkan Hasil, Buktinya Dapat Tambahan Insentif Anggaran Rp 11,8 Miliar

Diketahui, Pemkab Bangka Selatan memiliki anggaran dana insentif pengendalian inflansi dari Kementerian Kuangan (Kemenkeu) senilai Rp 11.831.043.000.

Dana belasan miliar tersebut disalurkan Kemenkeu pada akhir tahun 2023 lalu. Semestinya dana ini dilaksanakan untuk kegiatan operasi pasar murah secara masif, guna menjaga kenaikan inflasi dan daya beli masyarakat akibat naiknya sejumlah kebutuhan pokok.

Baca Juga : Emak-Emak di Toboali Kecewa Dengan Pemkab Bangka Selatan

Dana tersebut hingga kini masih mengendap di kas daerah. Hal itu sebagaimana diakui Kepala Badan Keuangan Daerah, Agus Pratomo, belum lama ini.

Patut diduga dana belasan miliar tersebut digunakan untuk keperluan belanja lain yang tidak ada kaitan untuk mengendalikan kenaikan harga barang konsumsi masyarakat.

Terungkap bahwa Pemkab Bangka Selatan belum menggunakan dana insentif tersebut saat kegiatan operasi pasar murah di Pelataran Balai Wisata Simpang Lima Toboali, Rabu (28/2/2024).

Faktanya operasi pasar murah yang mengatasnamakan Pemkab Bangka Selatan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMINDAG) ternyata hanya sekadar panitia pelaksana.

Baca Juga : Sebelum Pukul 09.00 Emak-Emak Toboali Sudah Datang ke Lokasi Pasar Murah, Ahmad : Sekejap Habis Terjual

Kegiatan operasi pasar murah yang di gadang-gadang dalam rangka menahan laju inflasi dan menjelang ramadan seperti yang tertera dalam brosur yang menampilkan foto Bupati dan Wakil Bupati Basel, ternyata bukan berasal dari sumber anggaran pemerintah melainkan bekerja sama dengan Bulog.

Hal tersebut seperti yang diutarakan Kepala Bidang Perdagangan DKUKMINDAG Pemkab Bangka Selatan, Era Fitrawati. Bahkan, ditegaskannya bahwa kegiatan operasi pasar murah tidak menggunakan anggaran pemerintah.

“Operasi pasar murah ini tidak menggunakan anggaran pemerintah, bahkan di kami (DKUKMINDAG) juga tidak ada anggarannya,” jelas Era.

Kegiatan operasi pasar murah di Pelataran Balai Wisata Toboali, merupakan kegiatan penjualan yang dilaksanakan oleh distributor dengan harga di bawah standar pasar. Pelaksanaannya didampingi DKUKMINDAG Pemkab Basel.

“Kami mengajak distributor melaksanakan operasi pasar murah untuk membantu masyarakat, dan kami mendampingi pelaksanaannya,” tegas Era.