Babelhebat.com — Sebagai langkah awal terbentuknya Reformasi Birokrasi (RB) yang transparan, diperlukan penataan sistem penyelenggaran pemerintah yang baik, efektif, dan efisien.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I untuk struktural kepemimpinan pratama dan madya Angkatan LVI Tahun 2023 di ASN Corporate University, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Kamis (2/3) pekan lalu.
Kegiatan edukasi tersebut bertajuk etika dan integritas kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Firli mengungkapkan, penyelenggara negara kini telah dihadapi dengan berbagai tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam menjalankan perannya sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan.
“Untuk melewati berbagai tantangan tersebut, peserta PKN perlu melakukan strategi pembangunan integritas melalui tiga komponen, diantaranya memperkuat kepemimpinan dan membentuk agen perubahan. Kedua, menggiatkan pembangunan integritas individu dengan integritas organisasi, serta membangun dan memperbaiki sistem,” kata Firli.
Baca Juga: Sekolah Penerima Dana BOS Harus Ingat Ini
Ketiga, lanjut Firli, penguatan kapasitas kepemimpinan melalui knowledge sharing, diklat, mentoring, coaching, konsultasi, serta pemberian reward.
Mengenai etika dan integritas, Firli menjelaskan, untuk bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai nilai-nilai yang dianut, karena itu menjadi syarat mutlak untuk bersikap antikorupsi.
“Selain mengembangkan kompetensi melalui PKN ini, peserta sebagai calon pemimpin yang akan menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama maupun Madya, harus kolaboratif dengan menjunjung etika dan integritas kepemimpinan. Terutama dalam mengemban amanat yang seharusnya berada di garda terdepan dalam menjalankan integritas sesuai dengan sumpah dan janjinya,” tegas Firli.
