Dunia tidak akan tahu apa-apa tanpa adanya peliputan, tulisan, foto-foto yang dibuat oleh para jurnalis. Masyarakat memperoleh Informasi terkait Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dari pemberitaan di media. Oleh karena itu, KPU memerlukan media untuk mewartakan kepada semua pihak tentang perkembangan penyelenggaraan pemilu.
Hal ini disampaikan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari saat membuka dan memberikan sambutan kegiatan Press Tour KPU Tahapan Pemilu Tahun 2024 bertema “Sinergi KPU dan Media, Wujudkan Pemilu Sarana Integrasi Bangsa”, di Bali, Jumat (4/11/2022).
Hadir mendampingi, Anggota KPU, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, dan Parsadaan Harahap serta Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno, Kepala Biro Partisipasi Masyarakat, Cahyo Ariawan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Suryadi.
“Kapan pendaftaran dan penetapan parpol, pencalonan, pendaftaran pemilih, kampanye, dan seterusnya. Rangkaian kegiatan dengan media tidak hanya kegiatan ini (press tour_red), August Mellaz, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat telah merancang banyak hal, misalnya buku saku kepemiluan,” kata Hasyim dikutip babelhebat.com dari laman https://www.kpu.go.id
Buku saku kepemiluan ini menurut Hasyim akan menjadi pegangan yang dapat membantu para jurnalis dalam menulis pemberitaan terkait pemilu. Jika ada penulisan terkait istilah-istilah kepemiluan, jurnalis diharapkan bisa tepat dalam menggunakan istilah-istilah kepemiluan tersebut.
“Kadang-kadang jika tidak familiar ‘ngepos’ di Media Centre KPU, jurnalis mungkin ‘confused’ dengan istilah DPS, DPT, DCS, dan seterusnya. Nanti akan disiapkan istilah-istilah dalam kepemiluan, tahapan, dan mekanismenya, supaya ketika teman-teman meliput atau menulis berita tentang kegiatan tertentu itu sudah ada gambaran yang relatif memadai di bagian awal,” lanjutnya.
Selain buku saku, Hasyim meminta KPU melalui Biro Partisipasi Masyarakat untuk menyiapkan press briefing pada setiap kali KPU akan memulai sebuah tahapan, misalkan pemutakhiran daftar pemilih, pembentukan badan ad hoc, pembentukan PPK, PPS.
“Press briefing ini diperlukan agar jurnalis yang ditugaskan meliput di KPU mempunyai gambaran yang relatif utuh saat akan menulis pemberitaan tentang sebuah tahapan yang akan dimulai kegiatannya,” lanjutnya.
