Dari desa-desa di Bangka Belitung, harapan puluhan ribu keluarga dibawa jauh ke Jakarta. Mereka menunggu kabar baik, bahwa lahan yang menjadi sumber hidup sejak lama akhirnya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Babel menyerahkan langsung data 78 ribu Kepala Keluarga pemilik lahan perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan. Penyerahan dilakukan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Pusat di Kejaksaan Agung RI pada Selasa (12/8/2025) dan kepada Kementerian Kehutanan RI pada Rabu (13/8) di Jakarta.

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengaku bersyukur aspirasi masyarakat Babel diterima oleh pemerintah pusat.

“Alhamdulillah ini atas izin Allah dan doa rakyat Bangka Belitung. Hari ini para kepala desa bersama pemerintah daerah membawa harapan 78 ribu KK kepada pemerintah pusat. Insyaallah mereka merespon positif keluhan masyarakat Babel,” kata Didit.

Baca Juga : Aktivis Bangka Selatan Bergerak, HTI Harus Hengkang

Didit memberikan apresiasi kepada seluruh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa se-Babel yang kompak memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Kekompakan ini Insyaallah membuat aspirasi masyarakat bisa terwujud,” ujar Didit.

Baca Juga : DPRD Babel Siap Panggil Perusahaan HTI yang Kuasai 31 Ribu Hektare Lahan di Bangka Selatan

Didit mengimbau masyarakat untuk tidak lagi membuka atau menanam di kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi.

“Jika terus dilakukan itu akan merugikan kita sendiri. Fokus perjuangan kali ini adalah lahan yang sudah terlanjur dibuka di bawah lima hektar yang jumlahnya hampir 78 ribu KK,” tegas Didit.

Baca Juga : DPRD Babel Janji Kawal Petani Sawit yang Berada di Kawasan Hutan

Langkah ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan terhadap lahan-lahan masyarakat yang sudah lama menjadi sumber penghidupan meskipun secara administratif berada dalam kawasan hutan.

Sumber: JMSI Babel