Penulis : Tom, Pemilik Babelhebat
Barangkali hanya DPRD Bangka Selatan yang pada tahun ini tidak menganggarkan dana kerja sama publikasi dengan media. Atau mungkin, hanya media kecil seperti kami yang tak lagi kecipratan dari anggaran itu. Bisa jadi, keduanya benar.
Yang pasti sejak awal 2025, tak ada selembar nota kerja sama. Tak ada sepeser pun dana transfer. Tak ada ruang publikasi yang dibuka oleh DPRD untuk media lokal. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya meski tidak besar selalu ada perhatian. Media ini, misalnya, pernah mendapat setitik dari “kue” itu. Cukup untuk menyambung napas operasional. Cukup untuk merasa bahwa negara, melalui wakil rakyatnya, masih peduli pada pentingnya media sebagai jembatan informasi.
Kini, semua itu lenyap.
Mungkin benar pemerintah pusat sedang mendorong efisiensi dan penghematan. Tapi mengapa justru ruang komunikasi publik yang pertama dipangkas? Apakah transparansi tak lagi menjadi prioritas? Apakah menyampaikan kerja-kerja wakil rakyat kepada masyarakat sudah tidak dianggap penting?
Padahal, publik punya hak untuk tahu. Tentang kegiatan reses, rapat paripurna, kunjungan kerja, studi banding, hingga hasil-hasil sidang penting. Semua itu, tanpa publikasi, hanya akan menjadi catatan internal yang mengendap di meja sekretariat.
BACA JUGA : Sinergitas Sebatas Meja Warung Kopi
Tulisan ini bukan keluhan. Ini adalah pengingat. Bahwa media lokal bukan semata pencari iklan atau pemburu anggaran. Media adalah jembatan. Media adalah cermin. Dan lebih dari itu, media adalah penjaga ruang demokrasi, terutama di level paling dasar: kabupaten.
