“Kalau aturannya belum ada, segera dibuat. Kalau pegawainya kurang, harus ditambah. Prinsipnya, kita ingin semua potensi pendapatan daerah bisa dioptimalkan,” jelasnya.
Hingga saat ini realisasi PAD Provinsi Babel baru sekitar 80 persen dari target sekitar Rp 700 miliar. Eddy menyebut angka tersebut masih bisa ditingkatkan melalui pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum bergerak optimal.
“Kita punya lahan, bangunan, pelabuhan, dan aset strategis lainnya yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah,” ujarnya.
Baca Juga: RDP DPRD Babel Ungkap Kisruh Kebun Sawit di Bangka Barat, Desa Terjebak Status Lahan di Luar HGU
Eddy mengingatkan bahwa efisiensi organisasi harus dilakukan lebih awal. Beberapa UPT direncanakan digabungkan agar lebih efektif dan sejalan dengan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD pada 2027.
“Ada beberapa UPT yang akan digabungkan agar lebih efektif. Karena itu efisiensi harus dimulai dari sekarang,” tutur Eddy.
Rapat ini menjadi bagian dari langkah DPRD Babel untuk memastikan pendapatan daerah tidak stagnan dan pembangunan tetap berjalan stabil tanpa menambah beban masyarakat.
