DPRD Babel Desak BI Klarifikasi Terbuka Soal Polemik Data Keuangan Daerah
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) semakin gencar mendesak Bank Indonesia (BI) Perwakilan Babel untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait polemik data keuangan daerah yang tengah menjadi sorotan, Selasa (28/10/2025).
Desakan ini mencuat dalam rapat antara DPRD Babel dan BI Perwakilan Babel sebagai bentuk keprihatinan terhadap potensi dampak serius pada citra keuangan daerah. Para legislator menilai, keterbukaan dan kejelasan data menjadi hal penting demi menjaga kepercayaan publik serta stabilitas ekonomi di wilayah Babel.
Anggota DPRD Babel, Pahlevi, menegaskan bahwa BI memiliki tanggung jawab penuh atas keakuratan data yang beredar di masyarakat. Ia menilai, pernyataan Menteri Keuangan yang menyoroti pentingnya pemanfaatan dana daerah untuk kepentingan ekonomi lokal bersumber dari data yang disajikan oleh BI.
“Kita harus memahami bahwa pernyataan Menteri Keuangan itu didasarkan pada data dari BI. Beliau hanya mengingatkan agar dana daerah dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi lokal. Oleh karena itu, BI seharusnya memberikan penjelasan di mana letak permasalahannya,” ujar Pahlevi.
Baca Juga: Uang Rakyat Menguap di Angka, BI Babel Harus Bicara
Pahlevi menambahkan, di tengah kondisi ekonomi Babel yang belum stabil, kehati-hatian dalam penyampaian informasi publik sangat krusial.
“Saya berharap kita tidak saling menyalahkan. Namun, BI harus memberikan klarifikasi yang jelas karena data yang tidak akurat dapat merusak kepercayaan investor dan memperburuk citra daerah,” tegasnya.
