DINAS Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pangkalpinang menyosialisasikan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, Selasa (25/6/2024).

Pemateri dalam kegiatan ini disampaikan oleh Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, Febri Yanto menjelaskan, tujuan utama dari kegiatan ini untuk membangun Kota Pangkalpinang agar lebih baik ke depannya.

“Saat ini pemerintah sedang menggalakan perang dengan judi online dan banyak pemberitaan terkait operasi siber, serangan-serangan siber dan hacker kerap terjadi,” kata Febri.

Masih kata Febri, kejadian-kejadian tersebut adalah resiko apabila menyerahkan urusan ke digital dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Karena itu, aplikasi tidak boleh melampaui manusia apalagi sampai mengendalikan manusia.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan terkait pola hubungan komunikasi sandi dan kemanan siber. Karena masyarakat pasti akan bertanya-tanya terkait serangan siber yang sedang terjadi saat ini. Tentu tugas kita bersama untuk memberikan jawaban dan edukasi ke masyarakat sebenarnya seperti apa yang terjadi,” jelas Febri.

Senada diutarakan Pelaksana tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Pangkalpinang, Juhaini menambahkan dengan penguasaan terhadap IT (Information technology) menjadikan dunia akan semakin dekat. Hal-hal yang terjadi dibelahan dunia dalam hitungan detik informasinya dapat diakses.

“Zaman era modern sejalan dengan berkembangnya teknologi perlu adanya keamanan informasi. Karena menjadi sangat vital bagi institusi, seiring dengan keterbukaan informasi publik, bahwa informasi adalah keterangan pernyataan gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, data fakta yang dapat dilihat, didengar dan disajikan baik secara elektronik maupun non elektronik,” ujarnya.

Juhaini menjelaskan, perkembangan teknologi yang terintegrasi menyebabkan banyak data terdistribusi melalui jaringan internet. Kondisi inilah yang rentan untuk mereka yang tidak memiliki otoritas.

“Karena itu, sehingga membutuhkan keamanan agar tidak bocor dan tetap bersifat rahasia sesuai dengan otoritas masing-masing dalam mengakses informasi tersebut,” tuturnya.