DIlEMA Bansos seolah-olah merobek kebuntuan berpikir dan bersikap, pemerintah pada satu sisi memiliki kewajiban menyelamatkan dan memberikan pelayanan terbaiknya guna menjamin kenyamanan, ketahanan sosial dan kestabilan hidup rakyatnya. Namun, di sisi lain Bansos seakan-akan menjadi momok yang menakutkan dan sekaligus menguji adrenalin pemerintah karena sangat riskan dan penuh muatan persuasi dan politis tingkat ‘dewa’. Ibarat kata ‘dimakan mati ibu, tidak dimakan mati ayah’. Pemerintah dituntut bekerja sempurna tanpa cacat, tidak ada kompromi ketika teledor siap dibantai. Diluar sana extra parlementer siap menghadang, mengintai dan menghujam disaat lengah. Suasana nampaknya panas dingin bagi pengelola dan penanggung jawab program Bansos. Sungguh, dilema berkelanjutan bagi mereka yang bergelut dengan program-program Bansos ini. Tapi, apapun yang terjadi ini adalah bagian dari perjuangan dan risiko sebuah jabatan yang diemban. Dilema pemberian Bansos akan terus menjadi wacana dan harapan bagi sebagian masyarakat tidak hanya kaum dhuafa tapi juga kelompok masyarakat lainnya.
APAPUN program pemerintah dalam bentuk Bansos sebuah keniscayaan tentunya disikapi dari berbagai dimensi baik tekstual maupun kontekstual. Keberhasilan atau kegagalan program Bansos harus ditinjau dari banyak faktor yang mempengaruhinya, karena indikatornya multi aspek. Sehingga tidaklah cukup dengan satu indiktor mewakili sebuah kegagalan, padahal konteks penanganan masalah sosial yang dihadapi bersifat darurat sosial maka aspek kecepatan, kecukupan, kelayakan dan keadilan menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Ketepatan sasaran itu sangat penting bagi program Bansos, tapi perlu diingat bahwa rentang kendali dan tanggung jawab data sasaran berlangsung melibatkan banyak area dan tidaklah segampang diatas kertas ketika dihadapkan di lapangan. Dinamika pemberian Bansos yang kondisinya tidak normal (pandemi) memungkinkan terjadinya keteledoran berlapis, akibatnya ketepatan sasaran bisa jadi bergeser mengikuti kondisi faktual guna mengantisipasi keresahan sosial.
MELIHAT kekisruhan Bansos ini, tentunya kita sebagai pelayan masyarakat tentunya jangan menutup mata dan telinga atas kejadian-kejadian serupa yang seringkali menimpa aparatur, justru sudah seyogyanya dijadikan momentum mawas diri dan berbenah diri untuk siap dan terus melayani masyarakat walaupun cibiran, celoteh serta cemoohan pasti akan sulit dihindari dan dihadapi. Pegang teguh sumpah sebagai aparatur dan syariat agama jadikan prasyarat dan tali kendali segala aktifitas birokrasi yang akan kita berikan kepada masyarakat. Yakinlah, Bansos memang hak rakyat karena kita pelayan masyarakat namun kehormatan diri adalah lebih mulia dan kewajiban kita menjaganya. Banyak pelajaran dari rangkaian tragedi tak berdarah ini yang hampir setiap tahun berulang-ulang baik skala lokal hingga nasional. Setiap insan aparatur hendaknya tidak terjebak dan terlena dengan kejadian ini, sudahi berperilaku ganda dalam melayani. Ketundukan kita cukup kepada regulasi birokrasi dan ketaatan kita kepada perintah agama, itu sudah memberikan garansi atas tindakan yang kita lakukan. Semoga kejadian ini tidak membuat kita rapuh dan goyah komitmen pengabdian sebagai aparatur tapi menjadi penguat rasa dan penebal iman kita untuk selalu takut kepada Sang Maha Pencipta dan yang memberi amanah yaitu rakyat. Selamat bertugas kawan-kawanku, rentangkan kemeja putihmu untuk negeri ini taburkan benih kehidupan baru biar tumbuh disela-sela pori kemejamu itu. Mari kita padukan semangat untuk kemajuan, mari kita padamkan kobaran kebencian demi bumi pertiwi, Bangka Belitung, Indonesia Raya.
Penulis : Nusation Anwar
Penyuluh Sosial Ahli Madya di Dinas Sosial & PMD Provinsi Bangka Belitung
