BEBERAPA hari terakhir wajah media banyak dihiasi berita heboh terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merilis adanya Bantuan sosial (Bansos) yang tidak tepat sasaran sebesar Rp 6,9 triliun yang terjadi di Kementerian Sosial (Kemensos RI). Memang bagi siapa saja yang mendengar dan membacanya informasi seperti ini spontanitas akan berkomentar ‘Gila ya, Bansos juga di korupsi’ bahkan lebih dari sekedar celoteh menanggapi pemberitaan ini, memilukan.
REPUBLIK ini nampaknya tidak jera-jeranya menyakiti rakyatnya notabene orang-orang miskin. Entah setan apa yang bersemayam dalam jiwa pejabat-pejabat di negeri ini. Kerakusan dan keserakahan terhadap dunia, harta, kekuasaan bahkan wanita telah menutupi mata hati mereka untuk ingat dan takut atas sumpah jabatan dan amanah yang dititipkan rakyatnya. Bisa jadi proses rekruitmen dan seleksinya sudah diawali dengan cara yang kotor dan kecurangan. Tapi sudahlah itu urusan mereka.
BANSOS dalam konteks pelayanan sosial sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan secara operasional diartikan sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah atau pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dalam pengertian lainnya, disebutkan bahwa Bansos adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masayarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial.
BANSOS bagi sebagian masyarakat dirasakan sangat membantu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan daya beli masyarakat yang menerimanya, sehingga memungkinkan mereka terlepas dari jeratan kerentanan dan kegoncangan ekonomi dan sosialnya akibat ketidakmampuan menghadapi situasi yang dialaminya. Oleh karenanya, sejalan dengan tujuan pemberian Bansos mestinya penerima manfaat menyadari bahwa Bansos seperti ini tidak bisa diandalkan untuk menyelesaikan persoalannya. Karena, Bansos itu bersifat stimulan dan sementara guna menunda atau mengatasi terjadinya risiko sosial.
IRONISNYA, banyak masyarakat (penerima manfaat-PM) merasakan kelelapan dengan pemberian Bansos yang seolah-olah negara harus terus hadir dan turut andil dalam kemiskinannya. Mindset terhadap Bansos bagi kebanyakan PM dianggap hak sosialnya yang wajib disediakan negara secara terus menerus selama masih dinyatakan kurang mampu. Kenyataan cara berpikir dan bersikap seperti ini tidak serta bisa disalahkan kepada PM. Karena pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap program-program yang digulirkan hanya cukup dibatas itu. Sehingga kerumitan dan problematis terkait Bansos terus berkembang seiring dengan gencarnya program-program senafas dengan konsep Bansos yang memang opsi program yang disukai pemerintah. Tentunya semua sepakat, negara wajib memberikan pelayanan sosial dasar bagi warga negaranya khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), karena konstitusi mengamanahkan untuk itu. Namun demikian, falsafah dan esensi Bansos harus secara komprehensif dipahamkan kepada masyarakat. Mengibaratkan Bansos sepertinya gadis cantik bertubuh seksi dan menggoda yang membuat banyak orang ingin melirik dan meminangnya.
BANSOS bukanlah barang dagangan pasar yang harus ditawarkan, digadang-gadang dan dipamer melainkan suatu keharusan yang mesti ditunaikan oleh negara ketika dinilai dan dinyatakan berpotensi mengganggu, mengalami atau dihadapkan dengan risiko sosial yang terjadi dan/atau akan terjadi kepada masyarakatnya terutama masyarakat kurang mampu. Begitu pula sebaliknya masyarakat harus memiliki sense of belonging dan bertanggung jawab atas Bansos tersebut baik atas dirinya, keluarga, lingkungan sosial, dan masyarakat lainnya termasuk pemerintah. Masyarakat kudu disadarkan dan digali potensi dirinya serta terus diedukasi, dimotivasi dan diberdayakan bukan lagi dimanjakan dan ditidurkan dengan berbagai instrumen atau skema Bansos yang selama ini menjadi tren dan gaya melayani masyarakat. Perhatian pemerintah dari aspek pelayanan sosial dalam bentuk Bansos rasanya melebihi kapasitas dirinya hingga tak kuasa harus berhutang demi rakyatnya. Namun dibalik tirai kebijakannya tidaklah sedikit yang mencibirnya sekaligus bisa dianggap sebuah bentuk perhatian juga dari masyarakatnya. Semua itu bermuara untuk melayani dan mengayomi.
