BeritaNasional/Internasional

Dewan Pers: Perpres Publisher Rights Untungkan Media Besar dan Kecil

1
×

Dewan Pers: Perpres Publisher Rights Untungkan Media Besar dan Kecil

Sebarkan artikel ini
kominfo wamen nezar patria fmb9 publisher rights anh2

SEJAK resmi diumumkan dalam peringatan Hari Pers Nasional 2024, muncul kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa peraturan presiden nomor 32 tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Namun hal tersebut ditepis Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana. Bahkan menurutnya, Perpres ‘Publisher Rights’ justru akan menguntungkan semua pihak, baik media besar maupun media kecil.

“Dengan lahirnya perpres ini, secara kelompok atau sendiri-sendiri, media kecil di daerah akan punya bargaining konten yang sama dengan media besar nasional. Konten mereka punya peluang yang sama untuk dipakai di platform seperti Google, Meta, dan sebagainya,” kata Yadi dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema ‘Perpres Publisher Right, Untuk Siapa?’, di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

Baca Juga : HPN 2024, Presiden Sampaikan Dua Pesan untuk Insan Pers Indonesia

Yadi meluruskan anggapan keliru soal Perpres Publisher Rights yang dinilai akan membatasi ruang lingkup jurnalistik. Menurutnya, Perpres ini tidak mengatur produk jurnalisme, melainkan distribusi konten dan tanggung jawab platform.

“Proses jurnalisme ada 3 basic modal, yakni peliputan, editing, publishing. Itu semua sudah diatur Dewan Pers dalam kode etik. Ada satu proses yang tidak terkait kode etik, yakni distribusi konten. Nah distribusi konten ini belum ada standar etiknya. Itu yang akan diatur oleh perpres ini,” jelas Yadi.

Baca Juga : Dukung Kebebasan Pers, Presiden Jokowi : Kita Ciptakan Jurnalisme yang Berkualitas

Yadi menjamin Perpres Publisher Rights akan menguntungkan banyak pihak sekaligus menunjang lahirnya jurnalistik yang berkualitas dan bermartabat di masa mendatang. Lebih lanjut Yadi Hendriana menambahkan, hanya berselang dua hari setelah diterbitkan Jokowi, Dewan Pers juga langsung tancap gas dengan membentuk gugus tugas untuk mengawasi implementasi Perpres Publisher Rights ini.

“Gugus Tugas ini terdiri dari banyak kalangan, tidak hanya pemerintah dan Dewan Pers, tetapi juga melibatkan para pakar di bidang-bidang terkait,” ujarnya.

Selain itu, Dewan Pers juga akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menjaring anggota komite. Nantinya, pansel ini akan menyeleksi calon-calon anggota komite yang berasal dari berbagai unsur, seperti jurnalis, pakar hukum, hingga akademisi.

“Isinya banyak dari Dewan Pers dan para jurnalis-jurnalis senior. Harapannya nanti juga akan diisi oleh para pakar terkait, seperti pakar IT, pakar hukum dan bisnis,” jelasnya.

Yadi memastikan bahwa tidak ada campur tangan pemerintah dalam pembentukan komite ini. Menurutnya komite ini murni hanya akan diisi oleh orang-orang profesional dan berkompeten terkait jurnalisme dan media.

“Yang saya underline tidak ada campur tangan pemerintah. Isinya bukan orang dari pemerintahan. Komite ini hanya diisi oleh orang-orang yang paham tentang jurnalisme, paham tentang ajudikasi, mediasi, dan negosiasi. Mereka adalah orang-orang profesional yang kredibel di bidangnya,” tegasnya.

Sumber : Kominfo