WAKIL Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi menyatakan bahwa antara eksekutif dan legislatif ‘DPRD’ memiliki komitmen dan tanggung jawab bersama dalam melaksanakan proses pembangunan di Negeri Junjung Besaoh.
Hal tersebut diutarakan Debby saat menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Mahligai DPRD Basel, Jum’at (29/11/2024), dengan agenda penetapan 22 produk hukum atau Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025 sekaligus pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
“Terima kasih atas tanggung jawab dan komitmen kite bersama untuk melaksanakan proses pembangunan secara berkelanjutan di daerah (Bangka Selatan_red) yang kita cintai ini,” kata Debby.
Menurut Debby, dengan kerja sama dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara, menjadi harapan bersama dalam melaksanakan berbagai program pembangunan daerah.
“Tujuan dari agenda paripurna ini tidaklah lain untuk kepentingan masyarakat Bangka Selatan,” ujar Debby.
Baca Juga : Tahun 2025, Pemkab dan DPRD Basel Sepakat Bentuk 22 Produk Hukum
Debby menjelaskan, berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah, khususnya kebijakan pendapatan dan kajian terhadap intervensi belanja program kegiatan dengan mempertimbangkan urgensi pada tahun 2024. Tentunya Pemkab Bangka Selatan menetapkan jumlah pendapatan dan belanja serta pembiayaan pada anggaran tahun 2025 berdasarkan perhitungan dan analisa terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut.
“Kita semua berharap bahwa seluruh indikator-indikator makro pembangunan yang telah kita sepakati dapat tercapai demi daya saing pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Pemkab Basel Mulai Sosialisasi Perkada RAD Kelapa Sawit Berkelanjutan
Debby berharap, pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi tercapai diangka 4,5 persen, angka kemiskinan turun diangka 2,85 persen dan pengangguran terbuka turun diangka 4,35 persen.
“Selain itu, inflasi bisa terkendali dibawah angka 3,0 persen, indeks gini bisa dipertahankan di angka 0,205 dan yang terakhir indeks pembangunan manusia naik di angka 70,25,” tutur Debby.
