DAMPAK dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat. Dampak inilah yang menjadi perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak jauh hari sebelum kenaikan harga BBM ditetapkan dan diumumkan secara resmi oleh pemerintah pusat setelah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Namun, perlu diketahui bahwa Partai Keadilan Sejahtera bersama rakyat menolak keras kenaikan harga BBM bersubsidi dengan alasan yang sangat mendasar, lantaran dampak dari kenaikan harga BBM memicu terjadinya inflasi. Salah satunya, adalah merangkak naiknya harga kebutuhan pokok di pasaran seperti beras, sayur mayur dan lain sebagainya termasuk angkutan barang dan jasa mengalami kenaikan dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
Karena itu, seluruh kader PKS yang tergabung di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Bangka Selatan (Basel), Provinsi Bangka Belitung (Babel) bergerak dan turun ke jalan melakukan aksi flash mob dengan cara membentangkan spanduk dan poster bertuliskan ‘PKS bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga BBM naik rakyat menjerit’.
Aksi flash mob para kader PKS tanpa berorasi tersebut dipimpin oleh Ketua DPD PKS Basel, H Kapid Ma’id bersama Ketua Aksi Sudarman dan Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Musani Bujui, Sabtu (24/9/2022), di depan Gedung Nasional (Genas), Jalan Jenderal Sudirman Kota Toboali.
“Anggota DPR RI dari Fraksi PKS telah melakukan penolakan sejak dari awal pembahasan saat paripurna untuk kenaikan harga BBM bersubsidi, bahkan seluruh Anggota Fraksi PKS keluar dari ruangan sidang paripurna lantaran apa yang disampaikan tidak ditanggapi oleh pimpinan sidang,”kata Ketua DPD PKS Basel H Kapid Ma’id.
