DesaNasional/InternasionalPemerintahan

Bupati Basel Tegaskan Ini Saat Rapat Dengan Bappenas dan Kementerian PUPR

1
×

Bupati Basel Tegaskan Ini Saat Rapat Dengan Bappenas dan Kementerian PUPR

Sebarkan artikel ini
download 93

PEMERINTAH Kabupaten Bangka Selatan, siap menjalankan setiap rekomendasi dari pemerintah pusat terkait Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Desa Tanjung Sangkar, Kecamatan Lepar.

Hal ini ditegaskan Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid saat rapat pembahasan bersama dengan Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jum’at (21/7/2023).

Rapat bersama tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting antara Pemkab Basel dengan Tim BAPPENAS dan PUPR. Dalam rapat bersama di Ruang Studio Pulau Kelapan Bappelitbangda Basel sekaligus memaparkan ‘ekspose’ proposal Dana Alokasi Khusus atau DAK Tematik PPKT Tahun 2024.

Baca Juga : Lima Kades Hadir dan 45 Absen

Selain itu, rapat bersama ini menindaklanjuti surat dari Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah yakni PUPR terkait hasil penilaian readiness criteria (kriteria yang akan menjamin kesiapan kelengkapan atas suatu usulan program untuk bisa diterima sebagai program dengan dasar yang benar, lengkap, dan siap untuk dilaksanakan) teknis tahap 1 DAK Tematik PPKT Tahun 2024.

Hasil penilaian tahap 1, bahwa Pemkab Basel direkomendasikan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pemaparan proposal DAK Tematik PPKT Tahun 2024.

Keharusan yang mendesak dalam pengentasan kawasan kumuh di Desa Tanjung Sangkar sebagai lokasi prioritas usulan, lantaran merupakan desa minapolitan. Namun hal itu tidak didukung dengan sarana dan prasarana, maupun infrastruktur yang memadai sehingga menjadi permukiman dengan permasalahan yang kompleks yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, air minum, drainase lingkungan, sanitasi, persampahan dan proteksi kebakaran.

Baca Juga : Badut Boboiboy Hibur Peserta Sunatan Massal PT Timah

Selain itu, permukiman kawasan kumuh Desa Tanjung Sangkar juga berkembang tidak tertata berada di atas sempadan pantai dengan bangunan tidak permanen. Alhasil, sehingga membuat lingkungan permukiman yang kumuh serta memiliki karakteristik masyarakat pesisir yaitu sebagai nelayan dan rata-rata berpenghasilan rendah.

Baca Juga : Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, KPK Kampanyekan Hajar Serangan Fajar

“Intinya masyarakat kami bisa tertolong segera dengan uluran tangan dari pusat, dan kami (Pemkab Bangka Selatan) pastinya sangat siap sekali baik dari relokasi, pengamanan serta pengawalan kami siap, dan apapun yang menjadi catatan-catatan akan segera kami perbaiki semua,” kata Riza, sapaan akrabnya.

Riza berharap permasalahan terkait permukiman kumuh Desa Tanjung Sangkar dapat segera teratasi (selesai) pada tahun 2024.

“Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian dan waktunya. Harapan saya tahun 2024 permasalahan permukiman kumuh di Desa Tanjung Sangkar selesai,” ujarnya.

Rapat bersama secara daring ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Eddy Supriadi, Asisten Administrasi Umum Gatot Wibowo, Kepala Bappelitbangda Herman, Plt Kepala Dinas PUPR Hepi Nuranda serta perwakilan OPD terkait lainnya.