Bangka SelatanBerandaBeritaDesaHukumNasional/InternasionalPemerintahan

Bupati Basel Apresiasi Kades Airbara dan Nangka

0
×

Bupati Basel Apresiasi Kades Airbara dan Nangka

Sebarkan artikel ini
ei 1717344480030 removebg preview

BUPATI Bangka Selatan, Riza Herdavid mengapresiasi atas prestasi yang diraih Kepala Desa Airbara Muklis Insan dan Kepala Desa Nangka Bayumi yang dinobatkan sebagai peserta terbaik Paralegal Justice Award (PJA) 2024 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM.

Kedua kepala desa atau kades itu dinilai berhasil menyelesaikan sengketa di wilayahnya secara damai (non-litigasi) dan menciptakan keadaan desa yang tertib.

Alhamdulillah, ini prestasi yang sangat baik dan sangat membanggakan yang diraih Kepala Desa Airbara Muklis Insan dan Kepala Desa Nangka Bayumi,” kata Riza, Minggu (2/6).

Selamat Sukses 20240602 201149 0000 2

Riza berharap prestasi yang diraih Kepala Desa Airbara dan Kepala Desa Nangka, dapat menjadi contoh bagi kepala desa lainnya, khususnya para kepala desa di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kepala desa adalah ujung tombaknya pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat di tingkat desa. Karena itu, peran serta dari para kepala desa bersama perangkat desa lainnya untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di desa yang dipimpinnya itu sangatlah penting, begitu juga dalam hal menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di desa,” ujar Riza.

Selamat Sukses 20240602 214919 0000

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat masih menjadi tantangan besar. Keterbatasan aktor yang melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi menyebabkan layanan hukum tak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu, peran kepala desa dan lurah sebagai paralegal sangat dibutuhkan guna meningkatkan jangkauan layanan dan bantuan hukum.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM menggelar Paralegal Justice Award (PJA) 2024, Sabtu (1/6).

Melalui ajang ini, BPHN mengapresiasi kepala desa dan lurah yang telah berhasil menyelesaikan sengketa di wilayahnya secara damai (non-litigasi) dan menciptakan keadaan desa yang tertib.

“Melalui kegiatan Paralegal Justice Award, kepala desa dan lurah yang berhasil membuat keadaan desanya tertib hukum, aman, dan masyarakatnya sadar akan hukum melalui perannya sebagai ‘hakim perdamaian’, akan dianugerahkan penghargaan Non Litigation Peacemaker, Anubhawa Sasana Jagaddhita, dan Anugerah Paralegal Justice Award,” ujar Widodo dalam sambutannya.

Non Litigation Peacemaker merupakan anugerah berupa titel non akademik NL.P yang diberikan kepada kepala desa dan lurah yang telah mengikuti dan lulus Paralegal Academy, sebuah kegiatan pembekalan kompetensi paralegal kepada peserta untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum di desa/kelurahan yang dipimpinnya.

Sementara itu, penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) diberikan kepada desa atau kelurahan yang berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendukung investasi, pariwisata, dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam dan kearifan lokal adat-istiadat setempat. Peserta yang meraih Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Jagaddhita secara bersamaan akan dianugerahi Paralegal Justice Award 2024.

Sebanyak 1.067 kepala desa dan lurah dari 34 provinsi mendaftar pada PJA 2024. Setelah melalui seleksi bertahap, terpilih 300 peserta yang terdiri dari 180 kepala desa dan 120 lurah mewakili 33 provinsi, 178 kabupaten/kota, serta 263 kecamatan.

“Dari 300 peserta tersebut, 292 orang di antaranya mendapatkan Non Litigation Peacemaker dan 50 orang dianugerahi Paralegal Justice Award,” ungkap Kepala BPHN dalam Malam Anugerah Paralegal Justice Award yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta.

Widodo juga menegaskan bahwa ajang Paralegal Justice Award bukanlah sebuah perlombaan menang atau kalah, melainkan wadah dalam memotivasi kepala desa dan lurah untuk memberikan pelayanan hukum non-litigasi sebagai implementasi hadirnya negara di tengah masyarakat. Gelar tersebut dapat dicabut Menteri Hukum dan HAM apabila yang bersangkutan melanggar integritas dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial, Suharto, menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan PJA yang diinisiasi oleh Kemenkumham melalui BPHN bekerja sama dengan Mahkamah Agung.

Menurutnya, peran pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa dan lurah adalah salah satu pilar penting menciptakan iklim ketertiban dan keamanan masyarakat yang kondusif, harmonis, dan dinamis.

“Dalam kaitan ini, kepala desa dan lurah harus membekali diri dengan kemampuan dan kapasitas serta keterampilan atau seni untuk mendamaikan orang. Dalam perspektif peradilan, peran mendamaikan orang oleh kepala desa atau lurah ini dahulu dikenal dengan istilah Hakim Perdamaian Desa, yang eksistensinya menjalankan tugas untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah sosial masyarakat,” tambah Suharto.

Oleh karena itu, lanjut Suharto, sangat tepat jika para kepala desa atau lurah sebagai juru damai diberikan pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana menjalankan proses mediasi dan pendampingan terhadap warganya yang sedang bersengketa, seperti halnya yang saat ini dilakukan terhadap 300 orang kepala desa atau lurah melalui kegiatan Paralegal Academy dan Paralegal Justice Award.