Ia mencontohkan, perusahaan daerah seperti PDAM harus mampu membiayai operasional secara mandiri sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Ke depan, salah satu bidang usaha yang akan dikembangkan Perumda adalah pengelolaan sampah sebagai bagian dari peningkatan layanan publik.
Pada kesempatan tersebut, Fery juga menyampaikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Bangka untuk ke-10 kalinya berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, ia mengakui kondisi fiskal daerah pada 2026 masih terbatas. Karena itu, pemerintah memilih memperluas basis wajib pajak dan wajib retribusi sebagai strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa menaikkan tarif yang dapat membebani masyarakat.
“Kita lebih memilih memperluas basis wajib pajak dan wajib retribusi dibandingkan menaikkan tarif. Dengan begitu PAD dapat meningkat dan kemampuan fiskal daerah semakin kuat,” katanya.
Fery berharap dana bagi hasil atau royalti sektor timah dapat mulai terealisasi pada 2027. Tambahan pendapatan tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta penguatan sektor produktif seperti pertanian, kelautan, perikanan, dan UMKM.
Terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Fery memastikan proses seleksi akan dilakukan secara terbuka. Menurutnya, daerah membutuhkan sosok yang memiliki kemampuan manajerial dan memahami pengelolaan keuangan daerah agar mampu mengawal pemerintahan secara efektif di tengah keterbatasan fiskal.
