Belum Miliki Sertifikat, 20 Dapur Gizi MBG di Bangka Selatan Jadi Sorotan DKPPKB
MAKANAN bergizi untuk anak-anak bukan hanya soal nutrisi tetapi juga soal keamanan dan kebersihan. Di Bangka Selatan, 20 dapur gizi Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) yang menjadi syarat wajib operasional.
Berkenaan hal itu, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Bangka Selatan mengingatkan para pengurus dapur gizi MBG untuk segera mengurus izin agar makanan yang disajikan aman bagi anak-anak.
“Belum ada, untuk itu kita imbau dan ingatkan kepada para pengurus dapur gizi MBG untuk mengurus perizinan atas kelayakan dapur gizi berupa sertifikat SLHS,” kata Kepala DKPPKB Bangka Selatan, dr Agus Pratama, Sabtu (18/10/2025).
Masih kata Agus, bahwa sejumlah pengurus sudah mulai menghubungi tim Dinas Kesehatan untuk memproses sertifikat.
“Ada yang telah menghubungi Kabid Dinas Kesehatan terkait untuk mengurusi sertifikat yang dimaksud,” ujar Agus.
Sertifikat SLHS bukan hanya soal administrasi. Dokumen ini menjadi bukti bahwa dapur gizi memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan layak untuk anak-anak yang menerima manfaat program MBG.
Agus menambahkan setiap dapur gizi harus melalui penilaian mulai dari kondisi bangunan, sanitasi, hingga tata laksana penyimpanan bahan pangan. Semua langkah ini dilakukan agar makanan yang disajikan benar-benar aman dan layak dikonsumsi.
“Kami ingin setiap dapur gizi memiliki standar yang sama, bukan hanya dalam penyajian makanan tetapi juga dalam pengelolaan bahan baku dan kebersihan lingkungan. Tujuannya agar anak-anak benar-benar mendapatkan asupan bergizi yang aman,” jelas Agus.
Agus menegaskan, tim DKPPKB siap mendampingi pengurus agar seluruh dapur gizi segera memiliki sertifikat SLHS. Pendampingan dilakukan lewat pelatihan, penyuluhan, dan koordinasi dengan berbagai pihak supaya kegiatan MBG berjalan aman dan sesuai standar.
“Pastinya tim dari dinas kita (DKPPKB_red) siap bersinergi dengan BGN beserta pihak terkait lainnya dalam melakukan pengawasan program MBG ini,” tutur Agus menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi agar program berjalan sesuai standar dan tepat sasaran.
