Banggar DPRD Babel Bertanya, Uang Rp 2,1 Triliun di Bank Punya Siapa Sebenarnya
Di tengah upaya menjaga keseimbangan fiskal, Banggar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) justru dihadapkan pada kenyataan yang membingungkan. Dana daerah disebut mengendap hingga Rp 2,1 triliun di perbankan. Bagi Banggar, yang lebih berbahaya dari uang yang tak bergerak adalah data yang tak pernah jelas asal dan arahnya.
Polemik temuan dana mengendap sebesar Rp 2,1 triliun di perbankan daerah kembali menimbulkan tanya. Bagi Banggar DPRD Babel, isu ini bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan cermin dari lemahnya koordinasi antar lembaga pusat.
Anggota Badan Anggaran DPRD Babel, Maryam, menilai informasi yang disampaikan sejumlah lembaga pemerintah pusat mengenai dana daerah justru menambah kebingungan di daerah. Ia menyebut, cara penyampaian yang rumit membuat banyak pemerintah daerah sulit memusatkan fokus pada pengelolaan keuangan publik.
Maryam menegaskan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Terlebih, Babel tengah menghadapi keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil Minerba yang merupakan hak konstitusional daerah penghasil timah.
“Kami di pemerintahan daerah berpikir, ketika terjadi selisih data yang berkaitan dengan keuangan negara seperti simpanan pemerintah daerah, koordinasi dan pencocokan data adalah tanggung jawab bersama tiga lembaga, yakni Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Bank Indonesia,” ujar Maryam, Sabtu (25/10/2025).
Baca Juga: Di Balik Kemilau Pesona, Dana Publik dan Integritas Tetap Terancam
“Kalau Menteri Keuangan menolak untuk berkoordinasi, ini bukan kabar baik bagi daerah. Menkeu justru harus memastikan akurasi data keuangan tersebut,” tambahnya.
Menurut Maryam, temuan dana Rp 2,1 triliun yang disebut mengendap di Bangka Belitung harus ditelusuri secara menyeluruh melalui rekonsiliasi data dan audit keuangan daerah. Ia juga mendorong Pemprov Babel untuk segera berkoordinasi resmi dengan BI, Kemendagri, dan Kemenkeu guna memastikan kesesuaian data keuangan yang digunakan seluruh pihak.
