PERISTIWA kecelakaan tambang akibat longsor di kawasan Pemali meninggalkan duka dan keprihatinan. Kejelasan informasi diperlukan agar publik memahami konteks kejadian secara utuh dan proporsional.
Kecelakaan tambang akibat tanah longsor yang terjadi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Pemali, Kabupaten Bangka, dipastikan bukan bagian dari aktivitas operasional perusahaan.
Departement Head Corporate Communication PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, menjelaskan bahwa meskipun lokasi kejadian berada di dalam IUP perusahaan, aktivitas penambangan yang dilakukan tidak memiliki izin resmi dan tidak terkait dengan kegiatan operasional PT Timah Tbk.
“Perusahaan menyampaikan duka mendalam atas peristiwa ini. Aktivitas penambangan yang dilakukan bukan bagian dari operasional perusahaan karena berlangsung tanpa izin dari pemilik IUP,” kata Anggi, Selasa (3/2/2026).
Baca Juga: PT Timah Sampaikan Duka atas Kecelakaan Tambang di Pemali Bangka
Menurut Anggi, sebelum terjadinya musibah, perusahaan telah berulang kali melakukan penertiban dan penghentian aktivitas penambangan tanpa izin di lokasi tersebut. Langkah yang diambil mencakup pendekatan persuasif, humanis, hingga penegakan administratif.
Penertiban dan penghentian aktivitas penambangan telah dilakukan sejak November 2025, kemudian kembali dilakukan pada awal Januari 2026. Pada 26 Januari 2026, tim pengamanan perusahaan kembali menghentikan aktivitas penambangan tanpa izin di lokasi tersebut dan disertai dengan surat pernyataan.
“Sebelum peristiwa ini terjadi, tim pengamanan perusahaan telah melakukan penertiban dan penghentian aktivitas penambangan tanpa izin sebanyak empat kali. Penambang juga telah membuat surat pernyataan tidak akan kembali melakukan penambangan tanpa izin di IUP PT Timah Tbk serta mengakui bahwa aktivitas tersebut melanggar hukum,” ujar Anggi.
Baca Juga: Longsor Tambang Timah di Pemali Bangka, Tiga Tewas Empat Masih Dicari
