PT TIMAH Bahas RIPPM Konstruktif dan Terbuka, Pemberdayaan Berkelanjutan di Wilayah Operasional
PT TIMAH (Persero) Tbk terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) melalui pembahasan pembaharuan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di wilayah operasional perusahaan.
Pembaharuan tersebut melalui Forum Group Discussion (FGD) telah dilakukan di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Bangka Selatan pada 4-8 Mei 2026 lalu.
Pembahasan pembaharuan RIPPM yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, camat, lurah, akademisi, tokoh masyarakat, hingga perwakilan masyarakat tersebut, akan dilanjutkan di Pulau Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau termasuk Provinsi Riau yang merupakan wilayah operasional Perusahaan.
Ada tiga fokus utama yang menjadi perhatian serius dalam pembahasan pembaruan RIPPM ini. Pertama, menyerap aspirasi dan gagasan lokal secara langsung dari masyarakat dan pemerintah daerah. Kedua, memaparkan secara terbuka capaian program RIPPM sebelumnya. Ketiga, merumuskan pola kolaborasi yang lebih efektif antara perusahaan, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah.
PT TIMAH berharap program yang disusun tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui diskusi yang konstruktif dan terbuka, kegiatan ini menjadi langkah strategis perusahaan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memetakan kebutuhan prioritas yang akan menjadi fokus program PPM PT TIMAH dalam lima tahun mendatang.
Pembaharuan RIPPM PT TIMAH difokuskan pada enam pilar utama pembangunan masyarakat, yakni bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil masyarakat, kemandirian ekonomi, lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur.
Pembahasan RIPPM ini disambut positif oleh Pemerintah Daerah, seperti yang disampaikan Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Abimanyu, mengapresiasi langkah PT TIMAH yang kembali melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pembaruan dokumen RIPPM.
“Terima kasih kepada PT TIMAH atas pelaksanaan konsultasi publik ini. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara perusahaan, pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa, mengingat aktivitas operasional PT TIMAH juga berada di wilayah Bangka Barat,” ujarnya.
Menurut Abimanyu, penyusunan RIPPM memiliki arti penting karena akan menjadi landasan program pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, ia menilai masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
