PRESIDEN Prabowo Subianto kembali menegaskan perang total melawan korupsi. Peringatan keras itu kini bergaung ke parlemen, yang dinilai pengamat sebagai titik paling rawan praktik transaksi politik, terutama dalam fit and proper test dan proses legislasi.
Kepala Negara kembali menggemakan seruan moral yang tak bisa diabaikan perang total melawan korupsi.
“Bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan, dan kau akan dibersihkan, pasti,” tegas Presiden Prabowo di hadapan peserta Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).
Baca Juga: KPK Temukan Indikasi Korupsi di Bangka Selatan, Lima Kali Predikat WTP dari BPK Patut Dipertanyakan
Pesan ini bukan sekadar peringatan, melainkan perintah moral dan politik yang harus dijalankan seluruh pejabat negeri. Prabowo ingin birokrasi Indonesia menjadi benteng bersih, tegak, dan setia pada rakyat. Tidak ada ruang bagi pengkhianat bangsa yang merampok uang rakyat dengan alasan jabatan.
“Saya kadang-kadang ngeri juga dengan ucapan saya. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya, ‘Kalau pun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi.’ Eh, beberapa hari kemudian, ada anggota Gerindra yang tertangkap,” kata Presiden.
Baca Juga: Publik Menunggu Gebrakan KPK di Bangka Selatan
KPK sebelumnya telah mengumumkan anggota DPR RI Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra dan Satori dari Fraksi Nasdem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga antirasuah itu bahkan terus mendalami aliran dana karena diduga menyentuh seluruh anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024.
Titik Rawan di Parlemen
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai aparat penegak hukum harus memberi perhatian serius pada titik-titik rawan korupsi di parlemen, terutama dalam proses legislasi dan mekanisme fit and proper test. Uji kelayakan yang digelar DPR untuk memilih pejabat publik di lembaga strategis seperti BI dan OJK, menurutnya, seringkali berubah menjadi ajang transaksi politik.
“Banyak kasus menunjukkan calon pejabat diwajibkan setor agar bisa lolos uji kelayakan. Kalau ini dibiarkan, maka pejabat terpilih bukan karena kapabilitas, tapi karena transaksi di belakang layar,” kata Hardjuno.
Baca Juga: KPK Soroti Lemahnya Optimalisasi Pajak di Bangka Selatan
Ia menegaskan, kondisi tersebut sangat berbahaya karena pejabat yang terpilih dengan cara tidak sehat cenderung mengabdi pada kepentingan kelompok tertentu, bukan rakyat.
“Dampaknya jelas, kebijakan publik bisa diarahkan untuk melayani sponsor politiknya. Ini yang merugikan negara,” tegasnya.
