Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kunjungan ke Kementerian Agama Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Pembinaan Pondok Pesantren, pada Kamis (7/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Maryam menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di Bangka Belitung terkait pondok pesantren, sekaligus meminta adanya pembinaan, evaluasi, serta pengawasan terhadap pesantren yang ada di daerah itu guna mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Agenda hari ini ke Kementerian Agama, tepatnya ke Dirjen Pembinaan Pondok Pesantren, untuk menyampaikan beberapa hal terkait insiden-insiden yang terjadi di Bangka Belitung. Harapan kami adanya pembinaan, evaluasi, dan pengawasan pondok pesantren di Bangka Belitung agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat kembali meningkat,” ujar Maryam.
Anggota Komisi IV DPRD Babel ini menyoroti pentingnya evaluasi kurikulum di pondok pesantren agar terdapat keseimbangan antara kurikulum internal pesantren dengan kurikulum nasional.
Menurutnya, kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik juga perlu menjadi perhatian serius, terutama bagi ustadz dan ustadzah yang mengajar di lingkungan pondok pesantren.
“Saya juga menyampaikan terkait kesejahteraan dan kualitas pendidik, baik ustadz maupun ustadzah. Jika kewenangan ini berada di Kementerian Agama, kami berharap ada perhatian terhadap guru-guru pondok, termasuk kemungkinan skema PPPK pada sekolah-sekolah di bawah binaan Kementrian Agama,” katanya.
Selain itu, Maryam mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui program pelatihan dan beasiswa Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) guna meningkatkan kualitas pengajaran di pesantren.
