PEMBAHASAN anggaran daerah bukan sekadar rangkaian prosedur, tetapi penentu arah pelayanan publik dalam satu tahun anggaran. Di Kabupaten Bangka, dinamika itu terlihat dari pandangan fraksi-fraksi DPRD yang menyampaikan koreksi untuk memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran. Catatan kritis Fraksi PKB menjadi bagian dari dorongan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih presisi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Bangka melalui GA Subhan, menyampaikan sejumlah catatan terhadap Rancangan APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Mahligai DPRD Bangka, Sabtu (29/11/2025).
Subhan menjelaskan bahwa pembahasan APBD dilakukan melalui rangkaian rapat intensif antara legislatif dan eksekutif.
“Alhamdulillah hari ini suasana rapat terasa sejuk. Namun APBD 2026 masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi kita semua. Ruang fiskal kita sempit, transfer daerah berkurang, sementara pendapatan asli daerah masih kecil. Karena itu setiap rupiah harus digunakan dengan tepat,” kata Subhan.
BACA JUGA: Propemperda 2026 Resmi Disahkan, Bangka Fokus Jaga Stabilitas Fiskal
Subhan mengapresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Bangka atas pengajuan Raperda APBD 2026. Menurutnya dinamika pembahasan menunjukkan kemungkinan raperda tersebut disahkan tepat waktu, meski upaya mengejar target pendapatan tetap menjadi tantangan.
“Masukan yang sudah disampaikan harus benar-benar diterapkan. Target kita di 2026 bukan main-main. Kalau meleset dampaknya besar bagi APBD kita,” tegasnya.
Fraksi PKB menyoroti minimnya sosialisasi program Pajak Bumi dan Bangunan yang baru diluncurkan pemerintah daerah. Subhan mengungkapkan bahwa dari 10 warga yang ditemuinya hanya satu orang yang mengetahui program tersebut.
