DPRD Babel Minta Pemprov Lakukan Kajian Anggaran Terkait Penghapusan IPP
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera melakukan kajian menyeluruh terhadap alokasi anggaran pendidikan. Hal ini menyusul wacana penghapusan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) bagi siswa SMA sederajat di Kepulauan Babel.
Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi antara DPRD dan jajaran Pemprov Babel bersama para kepala sekolah di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD, Rabu (14/5/2025).
BACA JUGA : Bahas RPJMD Babel 2025-2029, Gubernur Janji Jalankan Program Pro Rakyat
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menekankan bahwa penghapusan IPP tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Setidaknya dibutuhkan Rp 50 miliar untuk menjamin gaji sekitar 250 guru honorer dan biaya operasional sekolah. Ini bukan angka kecil, jadi harus ada kajian dan penyesuaian anggaran yang matang,” ujar Didit.
Karenanya itu, Didit berharap Pemprov Babel tidak gegabah dalam mengambil suatu keputusan.
“Pemprov harus memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan tanpa hambatan,” imbuh Didit.
