Wakil Wali Kota Pangkalpinang Tegaskan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran 2026
PENGUATAN tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berdampak. Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam memperkuat perencanaan dan penganggaran tahun 2026 usai mengikuti agenda Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Jumat (27/2).
Dessy menjelaskan bahwa evaluasi tersebut mencakup evaluasi perencanaan dan penganggaran atau EFRAN serta hasil evaluasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi tahun 2025.
“Evaluasi penganggaran, perencanaan penganggaran atau EFRAN dan hasil evaluasi maturitas SPIP terintegrasi tahun 2025. Ini penting sekali. Ada beberapa poin yang dibicarakan bahwa pemerintah daerah diminta fokus pada lima hal, yaitu kesehatan, kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, dan pendidikan,” ujar Dessy.
Dessy menegaskan peningkatan akuntabilitas menjadi hal yang sangat ditekankan dalam proses perencanaan dan penganggaran ke depan, khususnya untuk tahun anggaran 2026.
“Ini penting agar pemerintah daerah meningkatkan akuntabilitas, juga untuk penganggaran-penganggaran di tahun 2026,” kata Dessy.
Terkait hasil evaluasi tahun 2025, Dessy menyebutkan bahwa tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Pangkalpinang saat ini berada pada level 2.
“Tadi disampaikan kita pada level 2. Ke depan, tantangannya adalah memperbaiki tindak lanjut yang dibuat oleh BPKP di tahun 2025, dan itu akan kami perbaiki lagi di tahun 2026,” jelasnya.
Menurut Dessy, dalam proses penilaian terdapat standar, peran, serta perangkat atau alat ukur yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pihaknya meminta penjelasan lebih rinci terkait regulasi dan indikator penilaian tersebut.
“Penilaian itu kan ada semacam role, ada tools atau alat. Itu yang kami minta tadi penjelasannya. Karena kalau kita sudah sampai level 2, maka kami akan memperbaiki sesuai dengan tools yang sudah dijabarkan tadi. Standarnya itu yang penting,” ujarnya.
Dessy menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Tentu saja pemerintah kota selalu berkoordinasi agar ada peningkatan untuk Pemkot dan OPD-OPD kita dalam penganggaran, perencanaan, dan pengawasan. Harapannya output yang kita inginkan itu berdampak langsung kepada masyarakat, sesuai dengan Astacita Presiden dan program prioritas nasional,” tuturnya.
Usai entry meeting tersebut, Wakil Wali Kota memastikan akan segera berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan.
“Tentu kita akan berkoordinasi dengan OPD-OPD. Sudah disampaikan beberapa poin penting untuk penganggaran, perencanaan, dan juga pengawasan di Inspektorat agar sesuai dengan arahan dari pusat,” pungkasnya.
Melalui penguatan evaluasi dan tindak lanjut tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang diharapkan mampu membangun sistem perencanaan dan penganggaran yang semakin terukur, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut menjadi pijakan penting agar setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan manfaat nyata serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
