Dijelaskan Subekti, Posbankum akan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM serta tenaga paralegal yang sudah mendapat pelatihan khusus. Paralegal bertugas membantu warga memahami hukum dan memberi pendampingan meski bukan berstatus advokat.
“Dengan adanya Posbankum di setiap kelurahan, harapan kami masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan akses keadilan. Jika ada masalah hukum, mereka bisa langsung mengadu ke kelurahan masing-masing,” ujar Subekti.
Subekti menegaskan pembentukan Posbankum di Pangkalpinang sesuai target kebijakan nasional dan seluruh kelurahan siap melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.
Follow Us
