DPRD Pangkalpinang Buka Alasan di Balik Pemotongan TPP ASN
PANGKALPINANG sedang berada pada fase sulit dalam pengelolaan keuangan daerah. Penurunan pendapatan membuat pemerintah kota dan DPRD harus menata ulang prioritas belanja, termasuk pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan ASN. Di tengah kondisi itu, keputusan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi sorotan yang tak terelakkan.
Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza menanggapi wacana pemotongan TPP bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Abang Hertza membenarkan adanya usulan pemotongan TPP dari perangkat daerah yang kemudian dibahas bersama DPRD Pangkalpinang. Latar belakang usulan tersebut disebabkan menurunnya dukungan dana dari pemerintah pusat serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini membuat Pemkot Pangkalpinang harus mengambil keputusan strategis.
“Banyak dinamika dan permasalahan yang harus dipertimbangkan. Tetapi pemerintah kota bersama DPRD tetap mengutamakan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan kesejahteraan ASN tetap diperhatikan,” kata Abang Hertza, Jumat (28/11/2025).
Menurut Abang Hertza, usulan pemotongan TPP sudah diwacanakan sejak Penjabat Wali Kota M. Unu Ibnudin. Pada rapat sebelumnya antara DPRD dan Pemkot Pangkalpinang, pembahasan mengarah pada skema pemotongan TPP hingga 30 persen sebagai langkah antisipatif.
