Nuroji Ingatkan Pemerintah Hindari Monopoli dalam Dapur SPPG
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah diharapkan menjadi jalan pemerataan ekonomi, bukan justru melahirkan praktik monopoli baru.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji, mengingatkan agar pelaksanaan dapur SPPG tidak dikuasai segelintir pihak bermodal besar, melainkan melibatkan koperasi dan pelaku UMKM agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
“Jangan sampai pemilik dapur juga yang menguasai seluruh rantai bisnis, dari penyewaan dapur hingga menjadi supplier bahan. Harus ada pemerataan yang adil,” tegas Nuroji di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025) dikutip dari laman dpr.go.id.
BACA JUGA: Belum Miliki Sertifikat, 20 Dapur Gizi MBG di Bangka Selatan Jadi Sorotan DKPPKB
Nuroji menilai salah satu nilai penting dari program ini adalah pemerataan ekonomi daerah. Menurutnya, prinsip gotong royong perlu dijaga agar tidak ada pihak kecil yang tersingkir dari peluang ekonomi yang tercipta. Di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum terlibat dalam bisnis pengadaan bahan untuk dapur steril karena keterbatasan modal dan minimnya akses.
“Banyak yang ingin ikut tapi tidak tahu caranya, atau terkendala modal. Karena itu, mereka perlu berhimpun dalam koperasi. Kalau koperasi diberi ruang, ekonomi lokal bisa tumbuh,” ujarnya.
BACA JUGA: Dapur Gizi MBG Wajib Miliki Sertifikat SLHS
