Menkop Ferry Juliantono Ajak PWI Bersinergi untuk Percepatan Kebangkitan Koperasi Nasional
KEMENTERIAN Koperasi dan UKM terus mempercepat langkah membangkitkan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat. Dalam momentum itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berperan sebagai mitra strategis untuk memperluas pemahaman publik mengenai agenda besar rebranding dan modernisasi koperasi.
Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pengurus PWI Pusat di Kantor Kementerian Koperasi Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Ferry Juliantono menjelaskan bahwa kementeriannya sedang dipercaya negara untuk mempercepat kebangkitan koperasi agar mampu bersaing dengan BUMN dan sektor swasta. Menurutnya, langkah awal yang sedang dijalankan adalah rebranding koperasi dan pembaharuan tata kelola melalui pembentukan deputi baru yang fokus pada digitalisasi dan pengembangan bisnis.
“Kami diberi tugas gerak cepat agar koperasi bisa mengejar ketertinggalan. Rebranding sangat penting karena banyak generasi muda sudah tidak paham lagi apa itu koperasi,” ujar Ferry.
BACA JUGA: Ini Susunan Pengurus KopDes Merah Putih Gadung Bangka Selatan
Ferry menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga memberikan mandat besar melalui pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di 80 ribu titik seluruh Indonesia. Mandat tersebut diperkuat melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan pembentukan Satgas Percepatan Koperasi Desa Merah Putih. Hingga Juli lalu seluruh akta badan hukum koperasi telah rampung bahkan jumlahnya kini mencapai 82 ribu koperasi.
“Sekarang tahapnya sudah mulai operasional dengan pembangunan fisik gudang dan gerai. Presiden ingin semuanya standar dan bisa berfungsi maksimal,” jelas Ferry.
BACA JUGA: PT Timah Latih Koperasi Merah Putih untuk Penambangan Legal Berbasis Pemberdayaan
Untuk mempercepat operasionalisasi tersebut, Kementerian Koperasi telah merekrut ribuan asisten bisnis dan tenaga project management officer yang mendampingi perangkat daerah di seluruh Indonesia. Menurut Ferry, target Presiden agar pembangunan fisik bisa selesai dan beroperasi pada Maret 2026 merupakan tantangan besar namun harus dijalankan dengan penuh komitmen.
“Ini bukan tugas ringan tetapi harus dilakukan karena arah pembangunan ekonomi sekarang kembali pada semangat Pasal 33 UUD 1945 dan ekonomi Pancasila,” kata Ferry.
