Ketua Dewan Pers: Wartawan Bodrek Menjamur, Pemda Jangan Tertipu
KETUA Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyoroti maraknya praktik wartawan abal-abal atau yang kerap dijuluki wartawan bodrek sebagai gejala serius dalam ekosistem pers Indonesia.
Fenomena ini, kata Komaruddin, tak lepas dari tingginya angka pengangguran serta bebasnya akses bermedia sosial.
“Karena pengangguran dan kebebasan bermedsos, banyak orang di daerah seenaknya bikin kartu nama, mengaku wartawan online. Padahal tidak terdaftar resmi di Dewan Pers dan tak punya kompetensi jurnalistik,” ujar Komaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (7/7/2025).
Baca Juga : Kalau Pers Sehat, Negara Juga Ikut Sehat
Komaruddin menjelaskan, modus para wartawan bodrek ini sederhana namun meresahkan. Mereka menyasar proyek-proyek pemerintah, memotret aktivitas yang tampak bermasalah, lalu melakukan intimidasi agar diberi uang tutup mulut.
“Bagi kepala daerah yang tak paham, atau kinerjanya memang kurang baik, mereka jadi sasaran empuk. Ujungnya, anggaran pemda keluar begitu saja,” katanya.
Baca Juga : Rapat Bersama Awak Media Ricuh: Ke Mana Wakil Rakyat Bangka Selatan?
Karena itu, ia mengimbau pemerintah daerah agar tidak melayani siapapun yang mengaku wartawan tanpa verifikasi jelas dari Dewan Pers.
“Kalau tidak tercatat di Dewan Pers, jangan ditanggapi. Kecuali memang kinerjanya buruk, itu soal lain,” tegasnya. Baca Juga : Tentang Kami
Kerja Sama dengan Kemendagri dan Polri
