MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tidak mengonversi lahan pertanian untuk urusan lain seperti perumahan maupun industri. Upaya ini penting untuk menjaga hasil produksi pertanian tak menurun, sehingga ketahanan pangan nasional dapat terjaga.
“Kalau tidak, lahannya akan semakin menyempit pertanian kita, lahannya menyempit ya produksi akan menurun, yang sudah ada lahannya itu dioptimalkan, entah dengan air, irigasi, dengan pengelolaan tanah, pupuk, dan lain-lain,” kata Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/6/2024).
Selain itu, Mendagri juga mendorong pemda agar memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di masing-masing daerah menjadi pertanian produktif. Ini bisa dilakukan sepanjang lahan tersebut bukan hutan lindung.
“Dan itu yang sedang dikerjakan oleh Kementan (Kementerian Pertanian) dan didukung oleh pemerintah daerah serta teman-teman dari jajaran TNI, upaya untuk mencetak sawah di beberapa daerah,” ujar Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah telah menargetkan perluasan lahan pertanian di sejumlah daerah tertentu. Karena itu, pihaknya telah meminta jajarannya untuk mengawal program tersebut, sehingga pemda dapat terus berkomunikasi dengan kementerian maupun lembaga terkait. Kementerian dan lembaga tersebut seperti Kementan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
