POLITIK semestinya menghadirkan kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi rakyat. Namun, yang dipertontonkan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) justru sebaliknya. Bukan solusi yang lahir, melainkan drama politik tanpa arah yang kian menambah luka masyarakat.
Onani politik, istilah ini tepat menggambarkan wajah DPRD Babel hari ini. Mereka sibuk dengan pernyataan provokatif, manuver kepentingan pribadi, dan konflik internal yang tidak berujung pada keberpihakan terhadap rakyat. Hasilnya hanya kepuasan semu, tanpa kebijakan produktif.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya bersama para anggotanya sering tampil dengan statemen bombastis yang lebih banyak memanaskan suasana. Padahal, rakyat berharap mereka hadir memberi pencerahan dan solusi. Tugas konstitusional sebagai legislator untuk mengawasi, menganggarkan, dan membuat regulasi terabaikan, tergantikan panggung politik penuh kepura-puraan.
Dua pekan terakhir, isu tambang kembali menyita perhatian publik. Ironisnya, DPRD justru ikut menari di atas penderitaan penambang. Mereka berlagak pahlawan, padahal ikut bertanggung jawab atas kekacauan kebijakan yang menjerat sektor pertambangan.
Baca Juga: RDP dengan PT Timah Ditunda, DPRD Babel Minta Dirut Hadir Langsung
Contohnya, IUP PT Timah DU 1584 di Laut Beriga, Kabupaten Bangka Tengah yang sudah memenuhi aspek legalitas. Alih-alih memberi dukungan agar penambang bisa bekerja, DPRD Babel justru mendorong pembatalan dengan alasan yang terkesan dibuat-buat. Lebih memprihatinkan lagi, Perda Nomor 3 Tahun 2020 yang ditetapkan DPRD sendiri kini ingin direvisi hanya demi kepentingan sesaat.
