DPRD Babel Minta APH Bertindak, Setop Aktivitas Tambang di Zona Tangkap Nelayan Tanjung Niur
“Saya minta Satpol PP segera turun ke lapangan, berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan aparat kepolisian untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas tambang di sana. Karena hampir 90 persen masyarakat di wilayah itu berprofesi sebagai nelayan,” jelasnya.
Didit menambahkan, DPRD Babel akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia menyebut telah ada kesepakatan awal dalam audiensi tersebut, namun implementasinya tetap bergantung pada komitmen pihak perusahaan.
“Kita akan kawal. Teman-teman juga sudah meminta kesepakatan. Sekarang kita lihat komitmen dari PT Timah. Karena mereka berjanji, jika itu memang bukan zona pertambangan, maka wajib menarik aktivitasnya,” ujarnya.
Menurut Didit, yang perlu dipertanyakan saat ini bukan komitmen DPRD, melainkan keseriusan pihak perusahaan dalam mematuhi aturan yang berlaku.
“Yang perlu ditanya itu bukan komitmen DPRD, tapi komitmen dari PT Timah untuk menjalankan aturan,” pungkasnya.
