“Tuntutan lainnya adalah terkait distribusi Delivery Order (DO) yang diharapkan tidak hanya dinikmati sebagian pihak saja, tetapi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh desa yang terdampak. Masyarakat juga meminta adanya prioritas pengiriman hasil sawit dari wilayah sekitar perusahaan,” jelasnya.
Didit menegaskan DPRD Babel menginginkan penyelesaian yang memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat maupun perusahaan. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta memanfaatkan tenggat waktu yang telah disepakati untuk mencari solusi terbaik.
Dalam audiensi tersebut, Kepala BPN Kabupaten Bangka juga menyampaikan sikap tegas apabila komitmen perusahaan tidak dijalankan. Salah satunya dengan tidak merekomendasikan atau memblokir proses perpanjangan HGU PT GML yang memiliki luas sekitar 12 ribu hektare.
“Kami berharap dalam satu bulan ke depan sudah ada keputusan yang jelas dari perusahaan sehingga tidak perlu lagi dilakukan rapat lanjutan. Yang paling penting adalah hak-hak masyarakat dapat dipenuhi dan persoalan ini selesai dengan baik,” kata Didit.
DPRD Babel berkomitmen untuk terus mengawal hasil kesepakatan tersebut hingga terealisasi, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dari sembilan desa mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang nyata dari pihak perusahaan.
