Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menegaskan pihaknya akan terus mengawal penyelesaian persoalan pembangunan kebun plasma di dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Gunung Maras Lestari (PT GML) yang menjadi tuntutan masyarakat dari sembilan desa di Kabupaten Bangka.
Hal itu disampaikan Didit usai memimpin rapat audiensi terkait pembangunan kebun plasma bagi masyarakat Desa Bakam, Dalil, Mangka, Mabat, Bukit Layang, Kayu Besi, Sempan, dan Air Duren, yang digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (3/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Babel mempertemukan perwakilan masyarakat, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka, serta manajemen baru PT GML untuk mencari titik temu atas berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Didit mengatakan, rapat yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya itu menghasilkan kesepakatan bahwa PT GML diberikan waktu selama satu bulan untuk menyampaikan keputusan dan langkah konkret terkait tuntutan masyarakat.
“Kami memberikan waktu satu bulan kepada manajemen PT GML untuk menyampaikan keputusan dan merealisasikan komitmen yang telah dibahas dalam audiensi hari ini. Harapan kami persoalan ini dapat diselesaikan secara baik tanpa harus berlarut-larut,” ujar Didit.
Menurutnya, terdapat enam tuntutan utama yang disampaikan masyarakat kepada perusahaan. Pertama, penyelesaian kewajiban kebun plasma sebesar 20 persen yang selama ini menjadi hak masyarakat. Kedua, pemberian kompensasi kepada masyarakat yang mekanismenya akan dibahas lebih lanjut antara perusahaan dan perwakilan warga.
Selain itu, masyarakat juga meminta agar program Rapid maupun KKSL tidak dimasukkan dalam perhitungan kewajiban plasma perusahaan. Mereka juga menuntut adanya penyerapan tenaga kerja lokal yang lebih luas bagi masyarakat di sembilan desa yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
