Daniel Johan Ingatkan Ketahanan Pangan Bukan Urusan Militer
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menilai penguatan sektor pangan seharusnya berbasis pemberdayaan petani, nelayan, dan peternak. Ia mengingatkan agar urusan ketahanan pangan tidak dialihkan ke militer.
“Penguatan sektor pertanian seharusnya difokuskan pada pemberdayaan petani, modernisasi sistem distribusi, peningkatan produktivitas lahan, serta pengembangan teknologi pertanian, urusan ketahanan pangan sebaiknya jangan dialihkan ke struktur militer,” kata Daniel Johan, Selasa (26/8/2025).
Baca Juga: Program Swasembada Pangan di Bangka Selatan Hanyalah Mimpi, Ini Buktinya
Menurutnya, ketahanan pangan adalah ranah kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BUMN pangan. Lembaga-lembaga itu memiliki kompetensi langsung dalam produksi, distribusi, dan stabilisasi harga.
Daniel menekankan pentingnya pendekatan pembangunan pangan yang berbasis masyarakat. Ia menyebut manfaat program akan terasa nyata dan berkelanjutan bila diarahkan langsung pada kelompok tani, nelayan, dan peternak.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan dalam lima tahun. Program ini menjadi bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis.
Batalyon tersebut dirancang Kementerian Pertahanan untuk memperkuat pertahanan sekaligus mendukung pembangunan pangan, kesehatan, dan energi. Setiap tahun ditargetkan terbentuk 100 batalyon dengan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan.
Daniel menilai peran militer sebaiknya difungsikan sebagai pendukung kementerian teknis. Ia mencontohkan peran itu bisa melalui koordinasi pembangunan desa, penyuluhan pertanian, pendampingan teknologi, dan penguatan kapasitas lokal.
