PEMERINTAH Kabupaten Bangka Selatan (Pemkab Basel) makin terdesak. Proyek Bianglala di kawasan Simpang Lima Toboali yang dikerjakan pada tahun 2024 telah selesai 100 persen dan sudah dinikmati masyarakat.
Proyek tersebut merupakan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (DPKO) dengan sumber anggaran dari APBD Tahun 2024. Namun sampai sekarang pembayaran belum tuntas. Dari nilai kontrak Rp 8.343.870.000, pemerintah daerah baru membayar Rp 2.503.161.000. Sisa sebesar Rp 5.840.709.000 masih menjadi utang yang menggantung dan kini sudah mendekati 2 tahun tanpa penyelesaian jelas.
Aset sudah diterima, berita acara serah terima pekerjaan telah diteken, wahana sudah beroperasi. Tetapi hak perusahaan pelaksana (PT Maharani Citra Persada Indonesia_red) belum dibayarkan penuh. Setiap putaran Bianglala di Simpang Lima Toboali kini bukan hanya menyisakan ironi, melainkan pertanyaan besar. Proyek selesai tahun 2024, masyarakat menikmati hasilnya, namun kewajiban pemerintah daerah belum juga dituntaskan hingga hampir 2 tahun berlalu.
Baca Juga: Rekaman Viral di Medsos Desak KPK dan Kejagung Periksa Bupati Bangka Selatan
Tekanan semakin kuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2025 mengeluarkan temuan atas kegiatan pengadaan wahana permainan tersebut. Hasil pemeriksaan BPK menyatakan pengadaan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Temuan itu menegaskan potensi pemerintah daerah menerima aset yang tidak sesuai kontrak.
Kondisi tersebut bukan hanya membebani anggaran tahun berikutnya, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran soal keselamatan pengunjung yang menggunakan wahana karena spesifikasi yang diterima diduga tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak.
