Babel dan Kutukan Timah: Kaya Sumber Daya, Miskin Kesejahteraan

Bangka Belitung seperti tikus mati di lumbung padi. Kekayaan alamnya berlimpah, terutama timah, tetapi kemakmuran yang dijanjikan dari kekayaan itu tak kunjung benar-benar dirasakan sebagian besar masyarakat.

Timah bukan komoditas baru bagi Bangka Belitung. Jauh sebelum provinsi ini terbentuk, penambangan timah telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Puluhan tahun berlalu. Timah terus dikeruk dari daratan dan laut. Namun pertanyaan yang mestinya semakin keras diajukan justru belum terjawab: apa yang tersisa untuk masyarakat ketika timah nanti habis?

Ketergantungan terhadap timah terlihat begitu nyata. Ketika pembelian timah terganggu, hanya dalam waktu singkat aktivitas ekonomi ikut tersendat. Penambang resah, perdagangan melemah, dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari rantai ekonomi pertambangan ikut terkena dampaknya.

Ini bukan sekadar persoalan harga atau pembelian timah. Ini persoalan struktur ekonomi daerah yang terlalu lama bergantung pada satu komoditas.

Babel seolah hidup dalam paradoks. Tanahnya kaya, tetapi sebagian masyarakatnya masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Kekayaan alam terus menghasilkan nilai ekonomi, tetapi lapangan kerja berkualitas belum tumbuh sebanding. Anak-anak muda, termasuk para sarjana, masih harus berhadapan dengan terbatasnya kesempatan kerja di daerah sendiri.

Di sinilah pemerintah seharusnya bercermin. Setelah puluhan tahun menjadi daerah penghasil timah, mengapa Babel masih harus berkutat dengan persoalan yang sama: harga timah, wilayah pertambangan rakyat, izin pertambangan, konflik lahan dan masa depan penambang?

Jika cadangan timah semakin terbatas, pertanyaan itu akan menjadi lebih getir. Di Bangka Selatan, misalnya, ruang penambangan di darat semakin sulit ditemukan. Ketika lahan legal semakin terbatas, tekanan terhadap kawasan hutan, pesisir dan wilayah lain yang seharusnya dilindungi dapat semakin besar.

Pemerintah tidak boleh menunggu konflik pecah baru bertindak. Persinggungan antara penambang dan nelayan, kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta kebutuhan masyarakat dan regulasi harus dikelola sejak sekarang.

Masalah berikutnya adalah hilirisasi. Bangka Belitung jangan sampai hanya menjadi tempat mengambil bahan mentah, sementara industri bernilai tambah tumbuh di daerah lain seperti pabrik hilirisasi timah di Batam, Kepulauan Riau, dan pabrik hilirisasi timah di Cilegon yang dioperasikan oleh PT Timah Industri, sekaligus anak perusahaan dari PT Timah Tbk. Perusahaan ini sudah beroperasi sejak tahun 1998 untuk mengolah bijih atau logam timah mentah menjadi produk turunan yang bernilai jual lebih tinggi.

Jika industri pengolahan timah dapat dibangun dan diperkuat di daerah penghasil, manfaat ekonominya akan jauh lebih besar: investasi bertambah, tenaga kerja terserap, keahlian berkembang, dan PAD berpotensi meningkat.

Jika bahan mentah pergi dan industri ikut pergi, apa yang tertinggal? Lubang tambang, pesisir yang berubah, hutan yang tertekan, dan masyarakat yang kembali mencari sumber penghidupan baru.

Kekayaan alam semestinya menjadi modal pembangunan, bukan jebakan ketergantungan.