Audit Total RSUD Soekarno: Pintu Masuk Pembenahan atau Alarm Kegagalan?
KETUA DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, melemparkan bola panas ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seruan itu bukan sekadar imbauan, tapi desakan untuk audit menyeluruh terhadap RSUD Dr. (Ir.) Soekarno. Tak tanggung-tanggung, ia menyebut audit ini harus mencakup semua lini, mulai dari aset hingga pelayanan yang menyentuh urusan paling vital yaitu nyawa manusia.
“Ini bukan sekadar kehilangan alat. Ini tentang keselamatan warga, tentang akuntabilitas rumah sakit provinsi yang dibiayai dari uang rakyat,” tegas Didit usai Rapat Paripurna DPRD, Senin (14/7/2025).
Baca Juga : Ventilator RSUP Soekarno Hilang, Polda Babel Ringkus Tiga Terduga Pelaku
Isu hilangnya aset di RSUD Soekarno memang sempat mengemuka, tapi Didit tak ingin publik hanya terpaku pada soal barang yang raib. Ia menyinggung lebih dalam terkait pelayanan medis, pengadaan alat kesehatan yang diduga mangkrak, serta potensi kelalaian sistemik yang bisa berujung pada pelanggaran hukum.
“Kalau sudah menyangkut nyawa manusia, itu tidak bisa ditolerir. Itu bukan lagi temuan administratif. Itu ranah hukum,” katanya dengan nada serius.
Baca Juga : WTP ke-6, Tapi Risiko Korupsi Masih Tinggi, Ada Apa dengan Bangka Selatan?
Yang menarik, desakan ini tak datang dari DPRD semata. Gubernur Hidayat Arsani disebut telah menyatakan dukungan. Artinya, eksekutif dan legislatif sepakat bahwa RSUD kebanggaan provinsi ini perlu dibedah total. Tapi, publik tentu bertanya, mengapa baru sekarang? Mengapa setelah banyak hal terungkap, baru semua pihak ‘kompak’?
Audit atau Autopsi?
