BABELHEBAT.COM, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyepakati tiga langkah untuk mengurai antrean bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Bangka dan Belitung. Langkah tersebut meliputi perpanjangan jam operasional SPBU, pendataan subpenyalur BBM bersubsidi, serta pemasangan CCTV yang terhubung dengan kepolisian.

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyampaikan hal itu seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina dan pemilik SPBU di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (29/10/2026). Ia mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang berulang kali mengeluhkan antrean BBM.

“Ini DPRD menindaklanjuti kesekian kali aspirasi masyarakat, bahwa alhamdulillah sudah ada solusi untuk mengurai antri SPBU se-Pulau Bangka dan Belitung,” ujar Didit.

Salah satu langkah yang disepakati adalah memperpanjang jam operasional SPBU sesuai kondisi wilayah. SPBU di kawasan perkotaan direncanakan beroperasi hingga pukul 21.00 WIB, sedangkan SPBU di daerah rawan hingga pukul 19.00 WIB. Pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan kepolisian setempat untuk memastikan keamanan.

Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta mendata subpenyalur BBM bersubsidi di setiap kecamatan. Pendataan ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi dengan harga terjangkau.

“Subpenyalur inilah nanti akan menyalurkan BBM subsidi sehingga harganya bisa terjangkau. Ini kan luar biasa harganya sampai menyentuh angka 19.000 sampai 17.000, ini kan tidak ada rasa keadilan bagi masyarakat,” ungkap Didit.

DPRD Babel juga mendorong pemasangan CCTV di setiap SPBU yang terhubung langsung dengan kepolisian untuk memantau penyaluran BBM bersubsidi. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mencegah praktik distribusi yang merugikan masyarakat.

Terkait persoalan harga, Didit menyebut kebijakan pembatasan harga eceran tertinggi (HET) BBM sebelumnya mendapat koreksi dari Ombudsman. Persoalan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut untuk menentukan langkah berikutnya sesuai ketentuan hukum.

Didit menegaskan, upaya mengurai antrean harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pengelola SPBU. Ia berharap berbagai langkah tersebut dapat menjadi solusi agar distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib tanpa merugikan pihak lain.