BABELHEBAT.COM, PANGKALPINANG — Aliansi Masyarakat Terzolimi (Almaster) Bangka Belitung menyampaikan lima aspirasi terkait tata kelola pertambangan timah dalam aksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (10/9/2026).
Lima poin yang disoroti meliputi persoalan kawasan hutan di Kecamatan Lubuk, Bangka Tengah, evaluasi tugas dan kewenangan Satlap Tri Cakti serta Satgas PKH, dan transparansi PT Timah Tbk terkait mitra tambang serta harga beli pasir timah masyarakat.
Almaster juga meminta penghentian generalisasi narasi penyelundupan timah dari Belitung ke Bangka karena kedua wilayah tersebut masih berada dalam satu provinsi. Poin lainnya adalah kepastian hukum terkait RUU Perampasan Aset.
Ketua Almaster Muhamad Zen mengatakan aksi tersebut bukan untuk menyerang atau mendiskreditkan PT Timah. Menurut dia, aksi merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong perbaikan tata kelola pertambangan.
“Almaster tidak bermaksud menyerang, mendiskreditkan, apalagi merugikan PT TIMAH. Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus pelaksanaan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan,” ujar Muhamad Zen.
Zen menilai PT Timah memiliki posisi strategis bagi industri timah nasional dan perekonomian Bangka Belitung. Karena itu, ia berharap kinerja perusahaan terus diperkuat agar kontribusinya terhadap negara dan masyarakat semakin besar.
