DINAS Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Bangka Selatan, lakukan berbagai langkah optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di kabupaten setempat.
Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa di mana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
Kepala DKPPKB Basel, dr. Agus Pranawa menjelaskan Kampung KB di Bangka Selatan sudah terbentuk sejak tahun 2017 di 17 kampung. Karena itu, pihaknya menargetkan bahwa di tahun 2024 ini terbentuk di seluruh desa dan kelurahan.
“Kampung KB di Kabupaten Bangka Selatan mulai terbentuk tahun 2017 di 17 kampung. Target kita pada tahun ini (2024) Kampung KB terbentuk di seluruh desa dan kelurahan,” kata Agus, Selasa (30/4).
Masih kata Agus, pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB. Inpres tersebut berisi instruksi untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung KB melalui beberapa cara.
“Menindaklanjuti Inpres optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB, Pemkab Bangka Selatan sudah membentuk tim koordinasi Kampung Keluarga Berkualitas dan juga melakukan langkah-langkah atau cara dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung KB yaitu meliputi menyediakan data dan dokumen kependudukan, peningkatan perubahan perilaku, peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada keluarga serta penataan lingkungan keluarga dan masyarakat,” jelasnya.
Salah satu program yang telah dilakukan atau dijalankan adalah program sekolah perempuan di Kampung KB Desa Panca Tunggal, Kecamatan Pulau Besar.
“Program ini merupakan program dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Bangka Selatan untuk mendukung tercapainya optimalisasi Kampung KB,” ujar Agus.
Sementara itu, Kepala Bidang PPA Dinas Sosial Pemkab Basel, Dian Novikasari menjelaskan program sekolah perempuan merupakan salah satu program pemberdayaan perempuan di kalangan akar rumput atau bawah melalui proses pembelajaran atau pendidikan sepanjang hayat.
“Tujuan utama dari program sekolah perempuan ini adalah mengembangkan leadership atau kepeminpinan perempuan agar memiliki kesadaran kritis, kepedulian, solidaritas, kecakapan hidup dan berkomitmen menjadi pelaku perubahan sosial agar terbebas dari kemiskinan,” kata Dian.
Dian menambahkan, proses pembelajaran pada program sekolah perempuan dikaitkan dengan analisis struktur yang lebih luas terkait sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya, termasuk tentang keagamaan.
“Anggota komunitas belajar sekolah perempuan berasal dari beragam etnis, suku, Agama, usia, dan kemampuan fisik. Mereka belajar secara intensif setiap 2 minggu sekali di Balai Desa Panca Tunggal dengan fasilitator atau pengajarnya adalah Kepala Puskesmas, Ketua Majlis Taklim, Ketua PKK Kecamatan, Kader IMP dan anak genre,” tutur Dian.
