DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (24/7/2025) untuk membahas nasib para petani sawit yang terdampak kebijakan penertiban kebun di kawasan hutan.
Digelar di Ruang Banmus DPRD Babel, rapat ini menjadi forum penyampaian aspirasi dari perwakilan desa, terutama menyangkut lahan masyarakat di bawah lima hektare yang masuk dalam kategori kawasan hutan.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyatakan keresahan petani semakin meluas akibat kebijakan penertiban yang tidak membedakan skala lahan, termasuk milik rakyat kecil.
“DPRD telah menerima surat resmi dari BPD se-Bangka Belitung yang meminta agar persoalan ini difasilitasi secara serius. Kami berkomitmen mendampingi masyarakat agar tetap memiliki perlindungan hukum dan dapat beraktivitas secara legal,” kata Didit.
Baca Juga : Pemkab Basel, Jangan Berdongeng Soal Percepatan Ekonomi Jika Kawasan Industri Saja Diabaikan
