babelhebatBeritaNasional/InternasionalPolitik

Kampanye Pemilu 2024, Bawaslu Daerah Diminta Pastikan Peserta Pemilu Patuhi Aturan

BADAN Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu membentuk tim pengawasan tahapan kampanye di seluruh tingkatan. Mengingat pada 28 November 2023 tahapan kampanye Pemilu 2024 telah dimulai.

Karena itu, jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk memastikan peserta kampanye memenuhi serta mengikuti aturan kampanye yang termuat dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Tim pengawasan kampanye dibentuk agar dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye tidak keluar koridor dari aturan,” kata Anggota Bawaslu Puadi dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Sabtu (25/11) dikutip dari laman resmi Bawaslu RI.

Dijelaskannya, Bawaslu daerah harus memastikan seluruh peserta pemilu dan pilpres mendaftarkan diri sebagai tim atau pelaksana kampanye kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Pendaftaran tim kampanye harus dilakukan tiga hari sebelum dimulainya masa kampanye 28 November 2023.

Selain itu, seluruh pengawas pemilu juga harus memastikan peserta pemilu memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

“Tolong (para pengawas pemilu) diperhatikan untuk menyampaikan ke KPU sesuai tingkatannya, RKDK dengan LADK harus dipastikan,” ujar Puadi.

Selain itu, Puadi meminta para pengawas pemilu untuk bagaimana bisa memastikan peserta pemilu mendapat akun resmi terkait kampanye di media sosial (medsos).

“Agar diperhatikan, memastikan seluruh peserta pemilu memiliki akun resmi media sosial terkait kampanye di medsos,” jelas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi itu.

Senada diutarakan Anggota Bawaslu Totok Hariyono menambahkan, segala ucapan dan tindak tanduk pengawas pemilu harus selalu netral serta berintegritas. Karena itu, diingatkannya kepada para pengawas untuk tidak menunjukkan preferensi politik masing-masing di ranah umum.

“Setiap warga bangsa, termasuk penyelenggara pemilu dijamin hak politiknya. Kita punya preferensi politik, tapi preferensi politik sebagai penyelenggara tidak boleh dinampak-nampakkan,” ujar Totok mewanti-wanti ribuan pengawas pemilu yang hadir dalam Konsolnas.

Totok menegaskan, penyelenggara pemilu harus memberikan contoh yang terbaik, meskipun punya preferensi politik. Dengan demikian, Totok percaya dengan adanya Bawaslu, Pemilu 2024 akan berjalan lebih baik, lebih demokratis dan lebih terpercaya.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum itu mengatakan, jajaran Bawaslu di daerah harus tertib anggaran.

“Terakhir, bicara apapun, bertindak apapun harus sesuai norma peraturan perundang undangan. Preferensi politik tidak boleh memengaruhi kita (penyelenggara pemilu_red). Dalam menegakkan aturan harus sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Tom Hebat

Berdiri Diatas Semua Golongan

Related Articles

Back to top button