BUPATI Bangka Selatan (Basel) Riza Herdavid memperjuangkan status ribuan pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Basel kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Rabu (21/9/2022).

download 2022 09 22T085852.397

Perjuangan tersebut dibuktikan Riza dengan mengikuti Rapat koordinasi (Rakor) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama Kemenpan RB di Puri Agung Convention Hall I Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta.

Dijelaskan Riza, bahwa saat rakor tersebut disampaikannya secara langsung aspirasi untuk memperjuangkan tenaga Non-ASN kepada Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

download 2022 09 22T085834.642

“Saat ini Pemkab Bangka Selatan masih sangat membutuhkan pegawai Non-ASN dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan keterbatasan SDM (Sumber Daya Msnusia) yang memadai hampir di setiap sektor pelayanan publik baik sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor teknis dan administrasi lainnya,” kata Riza, sapaan akrabnya.

Riza menegaskan, bahwa Pemkab Basel akan tetap mengikuti apapun keputusan dari pemerintah pusat terkait bagaimana status pegawai Non-ASN kedepannya.

“Saya tegaskan kalau kami Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan tetap mengikuti aturan pemerintah pusat, khususnya keputusan akhir atau finalnya nanti, apalagi saat ini pemerintah pusat sedang mencarikan solusi terbaik terkait status pegawai Non-ASN,” jelas Riza berharap kepada pegawai Non-ASN untuk bersabar dan tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

download 2022 09 22T085843.766

“Kami Pemkab Bangka Selatan akan terus berusaha dan berjuang untuk kawan-kawan Non-ASN, jadi harap bersabar, tunjukan kinerja dan kerja dengan ikhlas agar memberikan hasil terbaik bagi daerah, khususnya Kabupaten Bangka Selatan, karena saat ini pemerintah daerah pun sudah bergerak melakukan pendataan pegawai Non-ASN hingga akhir bulan September nanti sesuai dengan instruksi pemerintah pusat dalam rangka tahap awal penyelesaian permasalahan pegawai Non-ASN,” ujar Riza yang familiar dengan slogan ‘Asak Kawa Kite Pacak’.

download 2022 09 22T085858.882

Diketahui, bahwa rakor tersebut membahas tentang bagaimana tindak lanjut penyelesaian permasalahan pegawai Non-ASN di lingkungan pemerintah daerah seluruh Indonesia, turut dihadiri langsung Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Karena itu, dalam rakor tersebut Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengajak bupati seluruh Indonesia yang tergabung dalam APKASI untuk menyatukan persepsi, serta mencari jalan tengah dalam penyelesaian pegawai Non-ASN.

Penyelesaian permasalahan diawali dengan melaksanakan pendataan bagi pegawai Non-ASN. Karenanya, Menpan RB mendorong agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan. Koordinasi lintas sektor terkait juga terus dilakukan untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan pegawai Non-ASN.